Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, mulai mencairkan dana tali asih bagi 394 mantan pegawai honorer yang keluar dari skema PPPK Paruh Waktu. Pencairannya mulai hari ini, Rabu, 20 Mei 2026, dikirim langsung ke rekening penerima.
Pemprov NTB memutuskan, pemberian tali asih secara merata sebesar Rp3,5 juta. Sementara itu, jumlah penerima menyusut dari total 518 honorer.
Sebelumnya, pemerintah menemukan ada 132 orang yang tidak memenuhi kriteria penerima tali asih. Data tersebut terdiri dari 12 orang pensiun, 25 orang mengundurkan diri, satu orang meninggal, enam orang berhenti, dan 88 orang telah menjadi pegawai BLUD.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB, H. Amir menjelaskan, eks honorer yang meninggal tidak termasuk. Karena wafat sebelum aturan PPPK Paruh Waktu berlaku.
“Karena meninggal dunianya kan sebelum diberlakukan aturan,” ujarnya, Rabu, 20 Mei 2026.
Sementara itu, enam orang yang pemerintah berhentikan karena melakukan pelanggaran berat. Mereka tidak aktif bekerja di instansi tempat bertugas.
Amir menambahkan, pencairan tali asih setelah proses validasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan audit Inspektorat. Hal ini demi memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan tersebut.
“Ini sudah beberapa kali dilakukan validasi dan audit oleh inspektorat. Tim dipanggil ke BKD kemudian didatangi juga ke OPD-OPD waktu itu,”jelasnya.
Pemeriksaan itu untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.
Alasan Pemberian Merata Rp3,5 Juta
Pemprov NTB memutuskan, pemberian bantuan secara merata sebesar Rp3,5 juta untuk seluruh penerima. Kebijakan itu setelah tim melakukan kajian. Hasilnya, banyak mantan honorer tidak dapat menerima uang apabila tali asih sesuai masa pengabdian mereka masing-masing.
“Ketika itu diberikan berdasarkan pengabdian, maka di situ aturannya minimal tiga tahun. Tiga tahun mengabdi baru mendapatkan. Sehingga dari jumlah yang ada ini, maka banyak yang tidak mendapatkan. Karena ini ada yang satu atau dua tahun,” tegasnya.
Amir menilai, tali asih tersebut menjadi bentuk penghargaan yang jarang pemerintah daerah lain lakukan di Indonesia.
Pemprov NTB berharap, dana tersebut dapat menjadi modal usaha kecil maupun kebutuhan lain yang mendesak. Ke depan, pemerintah akan terus berupaya memfasilitasi berbagai program peningkatan kapasitas melalui lembaga-lembaga terkait. (Arum)
