Lombok Barat (NTBSatu) – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Lombok Barat menghadapi persoalan anggaran. Sejumlah desa harus menyiapkan tambahan dana karena bantuan kabupaten belum menutup seluruh kebutuhan.
Kepala Desa (Kades) Gapuk, Nurdin, mengaku menghadapi kondisi tersebut. Menurutnya, kebutuhan Pilkades di desanya mencapai sekitar Rp61 juta.
Sementara itu, pemerintah kabupaten hanya memberikan bantuan sekitar Rp31 juta. Artinya, Desa Gapuk harus menyiapkan tambahan sekitar Rp30 juta.
“Karena kalau kita berbicara kekurangan jelas kurang, karena support dari daerah untuk Desa Gapuk sekitar Rp31 juta,” kata Nurdin, Selasa, 1 September 2026.
Nurdin mengatakan, kondisi tersebut memaksa desa mengatur ulang anggaran. Pasalnya, pemerintah desa sebelumnya sudah menetapkan sejumlah program untuk tahun berjalan.
TPS Masih Kurang
Menurut Nurdin, Desa Gapuk harus mengorbankan beberapa program untuk membiayai Pilkades. Ia menilai kondisi fiskal desa membuat pilihan tersebut tidak mudah.
“Ya mau tidak mau kami harus formulasi dan banyak item-item yang kami harus tidak realisasikan tahun ini,” ujarnya.
Nurdin juga menyebut, Desa Gapuk memiliki enam Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkades mendatang. Jumlah tersebut menjadi yang paling sedikit daripada desa lain di Kecamatan Gerung.
Namun, Nurdin menilai jumlah tersebut belum ideal. Menurutnya, kondisi geografis Desa Gapuk membutuhkan lebih banyak TPS.
“Dengan lintas geografis kita kurang lebih 30 meter persegi harusnya paling minim, TPS yang ada di Desa Gapuk ini harusnya 8 paling minim,” ujarnya.
Ia mengatakan, persoalan jumlah TPS sempat memicu perdebatan di tingkat masyarakat. Karena itu, Nurdin berharap pemerintah dapat menambah jumlah TPS.
“Kita berharap mudah-mudahan ada lagi pengembangan TPS,” katanya.
Kondisi Fiskal Desa Ketat
Sementara itu, Camat Gerung, Fitriati Wahyuni, mengakui kondisi anggaran desa cukup terbatas. Menurutnya, seluruh desa penyelenggara Pilkades sebelumnya belum mengalokasikan anggaran.
Karena itu, desa harus memasukkan kebutuhan Pilkades melalui APBDes perubahan. Selain itu, pemerintah kabupaten juga menyiapkan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK).
“Untuk APBDes ini, terus terang saja, rata-rata semua desa yang melaksanakan Pilkades memang tidak menganggarkan,” kata Fitriati, Selasa, 1 September 2026.
Ia mengatakan, desa harus melakukan pergeseran anggaran. Terlebih, desa menghadapi penurunan Dana Desa dalam tahun anggaran berjalan.
“Di tengah kondisi fiskal yang begitu ketat, kemudian ditambah lagi untuk kegiatan Pilkades ini membutuhkan anggaran yang cukup banyak,” ujarnya.
Fitriati menjelaskan, besaran BKK berbeda pada setiap desa. Pemerintah menyesuaikan bantuan berdasarkan jumlah TPS dan kebutuhan panitia.
Desa Kebon Ayu dan Taman Ayu misalnya, memiliki sepuluh TPS. Keduanya mendapat alokasi BKK paling besar di Kecamatan Gerung. “Yang paling banyak BKK-nya itu di Kebon Ayu, dan Taman Ayu, 10 TPS,” katanya.
Dengan demikian, persoalan anggaran menjadi salah satu tantangan utama pelaksanaan Pilkades Lobar tahun ini. Pemerintah desa harus membagi anggaran antara kebutuhan pemilihan dan program pembangunan. (*)
