Mataram (NTBSatu) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram menargetkan 1.500 hingga 2.000 warga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) graduasi mandiri pada 2026.
Program ini mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meningkatkan kemandirian ekonomi. Pemerintah berharap mereka tidak lagi bergantung pada bantuan sosial (bansos).
Kepala Dinsos Kota Mataram, Muzakkir Walad mengatakan, saat ini terdapat sekitar 17.000 KPM PKH di Kota Mataram. Pihaknya terus mendampingi KPM. Pendamping juga memetakan keluarga yang memiliki potensi untuk mandiri.
“Tahun 2025 kemarin itu ada sekitar 600-an yang graduasi. Kalau yang sekarang masih kita rekap sampai 2026, kita targetkan sekitar 1.500 sampai 2.000 graduasi mandiri,” ujar Muzakkir, Selasa, 1 September 2026.
Bantuan Usaha hingga Rp20 Juta
Menurut Muzakkir, graduasi mandiri bukan sekadar menghentikan bantuan. Pemerintah lebih dulu mendorong KPM memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Pihaknya turut memberikan dukungan melalui program pemberdayaan dan modal usaha. Salah satunya melalui P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga).
Program tersebut membantu KPM mengembangkan usaha, termasuk perkiosan. Dukungan modalnya berkisar Rp5 juta hingga Rp20 juta.
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram juga berkolaborasi dengan Sentra Paramita Kementerian Sosial melalui program Atensi. Program ini memberikan bantuan barang modal usaha senilai sekitar Rp5 juta per keluarga.
Bantuan tersebut telah menyasar 90 KK di Tanjung Karang, Sayang-sayang, dan Pagutan.
“Jadi diberikan modal barang, langsung kita yang belikan termasuk modal untuk perkiosan. Nanti begitu mereka graduasi, sudah mulai mandiri, secara otomatis dia dihapus dari data penerima PKH itu. Berhenti terima PKH maupun BPNT,” jelas Muzakkir.
Ia mengatakan, modal usaha tersebut hanya menjadi stimulan. KPM tetap harus mengembangkan usaha agar mampu meningkatkan pendapatan keluarga.
Pendamping PKH juga terus melakukan pembinaan di setiap kelurahan. Mereka mengidentifikasi kondisi dan potensi ekonomi masing-masing keluarga.
Ubah Pola Pikir Masyarakat
Pemkot Mataram juga mendorong perubahan pola pikir KPM. Bansos, kata Muzakkir, harus menjadi bagian dari proses pemberdayaan. Bantuan tidak boleh menjadi sumber penghasilan dalam jangka panjang.
“Kembali ke paradigma mereka, kan ada yang memang niat pengin mandiri. Melalui pertemuan kelompok itu tujuannya supaya semangat untuk graduasi mandiri bisa tertular ke peserta PKH yang lain,” katanya.
Muzakkir menyebut, sejumlah kelurahan menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya Kelurahan Ampenan Selatan. Kelurahan tersebut mencatat 118 KPM yang telah graduasi.
Menurut Muzakkir, graduasi mandiri tidak hanya terlihat dari berkurangnya jumlah penerima bansos. Ukuran utamanya ialah kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup dari pendapatan sendiri.
“Karena itu, kami akan memperkuat pendampingan dan intervensi pemberdayaan ekonomi agar semakin banyak keluarga mampu keluar dari ketergantungan terhadap bansos dan berdiri secara mandiri,” tutup Muzakkir. (*)
