Lombok Barat (NTBSatu) – Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani, meminta seluruh partai pengusung pasangan Lalu Ahmad Zaini dan Nurul Adha menahan diri dari pembahasan kursi Wakil Bupati Lombok Barat.
Menurutnya, seluruh pihak sebaiknya menghormati proses hukum yang masih berjalan sebelum membicarakan pengisian jabatan politik.
“Saya menghimbau seluruh partai pengusung cooling down dulu. Hormati proses hukum yang berjalan,” katanya kepada NTBSatu, Senin, 3 Agustus 2026.
Selain itu, Hadrian mengajak seluruh partai melakukan introspeksi bersama. Ia mengingatkan agar dinamika politik tidak berkembang terlalu cepat.
“Mari semua introspeksi dulu. Jangan terburu-buru,” ujar anggota DPR RI yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X tersebut.
PKB Bantah Klaim Kursi Wabup
Di sisi lain, Hadrian juga meluruskan pemberitaan yang menyebut PKB mengklaim kursi Wakil Bupati hanya menjadi milik partainya. Ia menegaskan tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut.
“Saya tidak pernah mengatakan kursi Wabup hanya milik PKB,” katanya.
Menurut Hadrian, pernyataan yang ia sampaikan sebelumnya hanya menegaskan PKB memiliki kader yang siap apabila mekanisme pengisian jabatan benar-benar berlangsung.
“Kader PKB siap menempati posisi itu,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan keputusan tidak bisa PKB ambil secara sepihak. Ia mengatakan seluruh proses harus melalui pembicaraan antarpartai pengusung dan mekanisme DPRD Lombok Barat.
“Semuanya tergantung pembicaraan partai pengusung dan tentunya DPRD Lombok Barat,” katanya.
Belum Bahas Nama Calon
Hadrian juga memastikan DPW PKB belum membahas nama kader yang akan mereka usulkan apabila proses pengisian Wakil Bupati benar-benar terbuka. Ia menilai, pembahasan tersebut belum menjadi prioritas di tengah proses hukum yang masih berlangsung.
“Kami belum membahas nama,” tegasnya.
Sebelumnya, perebutan kursi Wakil Bupati mulai menjadi perhatian setelah tugas Bupati Lombok Barat jatuh ke Wakil Bupati Nurul Adha pasca penetapan Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka KPK.
Sejumlah kader PKB maupun PAN mulai disebut dalam berbagai spekulasi politik. Namun hingga kini, belum ada mekanisme resmi yang berjalan terkait pengisian jabatan tersebut. (*)
