Mataram (NTBSatu) – Pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan segera beralih ke kendaraan listrik. Menggantikan mobil konvensional sebagai kendaraan dinasnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi NTB, Dr. H. Nusalim menyampaikan, peralihan ke kendaraan listrik ini rencananya akan mulai pada awal Februari 2026 mendatang. Pengadaannya sedang berproses.
“Kira-kira awal Februari (2026) sudah mulai. Mudah-mudahan sudah bisa,” kata Nursalim, Kamis, 29 Januari 2026.
Pada tahap pertama, kendaraan listrik lebih khusus untuk pejabat eselon II dulu. Namun tidak menutup kemungkinan menyasar pejabat eselon III juga. Terutama, yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mobilitas tinggi.
“OPD yang tingkat mobilitasnya tinggi di lapangan juga diberikan itu (kendaraan listrik), tapi kalau di kantor saja ngapain pakai mobil,” ujarnya.
Pengadaan kendaraan listrik ini, lanjut Nursalim, menelan anggaran Rp14 miliar per tahun dengan total kendaraan sebanyak 76 unit. “Ini untuk setahun anggarannya Rp14 miliar dengan sekitar 76 unit kendaraan,” ujarnya.
