Februari 2026, Pejabat Pemprov NTB Pakai Kendaraan Listrik
Hemat Puluhan Miliar
Sebelumnya Nursalim menyampaikan, peralihan ke kendaraan listrik bisa menekan pengeluaran daerah. Pemprov akan menghemat anggaran puluhan miliaran rupiah. “Yang jelas ada penghematan. Lumayan besar. Ada puluhan miliar,” kata Nursalim.
Penggunaan mobil listrik ke depan, lanjut Nursalim, menggunakan skema sewa. Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026, Pemprov NTB sudah menganggarkan Rp14 miliar untuk sewa mobil listrik.
Dari sisi pengeluaran, tegas Nursalim, penggunaan kendaraan listrik jauh lebih hemat daripada kendaraan konvensional. Biaya sewa kendaraan listrik untuk seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dianggarkan Rp14 miliar.
Sementara, biaya pemeliharaan kendaraan konvensional Rp19 miliar. “Dari aspek itu saja sudah hemat,” ujarnya.
Keuntungan lain menggunakan kendaraan listrik, lanjut Nursalim, Pemprov NTB tidak akan terjebak pada biaya perawatan dan sebagainya. Kemudian, biaya pemeliharaan kendaraan konvensional jauh lebih besar dari kendaraan listrik.
“Kalau mobil konvensional setiap tahun itu ada penambahan-penambahan biaya pemeliharaan. Mobil listrik dengan pola sewa, kita hanya pakai saja. Kalau rusak, silakan yang menyediakan yang perbaiki,” jelasnya.



