Mataram (NTBSatu) – Indeks literasi Provinsi NTB masih menjadi catatan. Pada tahun 2024 saja, angka literasi NTB masuk kategori rendah.
“Rilis yang tahun 2025 belum keluar. Masih dalam proses tahap pembahasan akhir dari tahapan-tahapan kemarin,” kata Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, H. Amir, Kamis, 29 Januari 2026.
Survei indeks literasi pada tahun 2025, kata Amir, sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Salah satu yang mencolok adalah jumlah respondennya.
“Tahun 2025 itu tidak seperti tahun sebelumnya. Untuk respondennya dulu 100 orang per kabupaten kota, sekarang 400 responden,” ujarnya.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, terus berusaha meningkatkan indeks literasi NTB. Salah satunya meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan. Baik kunjungan langsung ke gedung layanan perpustakaan, maupun kunjungan melalui layanan elektronik.
Sebagai informasi, angka kunjungan ke Perpustakaan Daerah NTB sepanjang tahun 2025 sebanyak 90 ribu pengunjung. Angka ini melampaui target, yaitu 50 ribu pengunjung.
“Lebih dari target, ini data kita di provinsi, tetapi kendala kita yaitu menghimpun data dari kabupaten dan kota sebagai dasar kita untuk mengukur indeks literasi,” jelasnya.
Selain itu, guna meningkatkan indeks literasi, Pemprov NTB akan memperluas layanan perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling ini, lanjut Amir, tidak hanya di Kota Mataram dan Lombok. Namun akan menyasar kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa.
“Walaupun mobil perpustakaan keliling tidak kami bawa dari sini, tapi bisa kami optimalkan kerja sama, kolaborasi, sinergi dengan kabupaten kota. Karena di tiap-tiap kabupaten kota juga memiliki fasilitas itu,” ungkapnya.
Penyebab Indeks Literasi NTB Menurun
Berdasarkan pengalaman, penyebab menurunnya indeks literasi NTB, karena ketersediaan layanan perpustakaan yang layak dan koleksi buku yang masih terbatas. Hal ini masih menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat.
Amir menjelaskan, hingga saat ini, belum seluruh desa, kelurahan, maupun sekolah memiliki perpustakaan yang memenuhi standar minimal.
Berdasarkan data pendataan selama tiga tahun terakhir, dari sekitar 1.100 desa dan kelurahan, baru 884 desa dan kelurahan yang tercatat memiliki perpustakaan. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 74–75 persen, sementara sisanya masih belum memiliki fasilitas perpustakaan yang memadai.
“Kondisi serupa juga terjadi di lingkungan sekolah. Meskipun secara aturan setiap sekolah diwajibkan memiliki perpustakaan, pada praktiknya belum semua sekolah memiliki perpustakaan yang memenuhi standar minimal, baik dari sisi sarana maupun koleksi buku,” jelasnya.
Selain keterbatasan jumlah perpustakaan, persoalan lain adalah belum meratanya persebaran buku. Idealnya, tiga orang membaca satu buku. Namun dengan jumlah penduduk NTB sekitar lima juta jiwa, ketersediaan buku saat ini masih berkisar antara dua hingga tiga juta eksemplar.
“Artinya, rasio satu banding satu antara buku dan penduduk pun belum tercapai,” ujarnya.
Gerakan Donasi Satu Juta Buku
Untuk mengatasi hal tersebut, lanjutnya, pemerintah terus mendorong pengadaan buku melalui berbagai skema, mulai dari pembelian buku hingga peningkatan penerbitan buku-buku lokal di daerah. Salah satu upaya yang kini pemerintah galakkan adalah Gerakan Donasi Satu Juta Buku yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Melalui gerakan ini, masyarakat diajak mendonasikan buku-buku yang sudah tidak lagi digunakan agar dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang membutuhkan, terutama perpustakaan desa, sekolah, dan lembaga perpustakaan lainnya.
“Buku yang lama tersimpan di rumah, ketika didonasikan, akan menjadi sumber bacaan baru bagi masyarakat lain,” ucapnya.
Program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Antusiasme ini juga didorong oleh keterlibatan para pejabat yang lebih dulu memberi contoh saat program diluncurkan.
Ia menilai, persoalan rendahnya pembelian buku oleh masyarakat bukan semata karena faktor ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat cenderung tidak berpikir panjang untuk membeli pulsa atau kebutuhan hiburan lainnya.
Namun ketika harus membeli buku, terutama di toko buku, pertimbangan harga sering kali membuat minat membeli menjadi surut, meskipun buku tersebut dibutuhkan, termasuk untuk anak-anak.
“Melalui penguatan perpustakaan, pemerataan buku, serta gerakan donasi, diharapkan budaya literasi masyarakat dapat terus tumbuh dan akses terhadap bahan bacaan semakin merata di seluruh wilayah,” harapnya. (*)
