Wabup Ansori Tegaskan Sinergi Pemda dan Kemenkeu untuk Pendidikan Berkualitas di Sumbawa
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori mendampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB dan Kepala Kanwil KPPN Provinsi NTB meninjau Sekolah Rakyat Dasar di Kabupaten Sumbawa, Rabu, 5 November 2025.
Kunjungan lapangan ini menegaskan komitmen kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam menghadirkan pendidikan inklusif dan merata.
Menurut Wabup Ansori, kehadiran Sekolah Rakyat membuka kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap mengenyam pendidikan berkualitas.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan atau fasilitas. Program ini adalah bukti nyata sinergi Pemerintah Pusat dan daerah dalam membangun masa depan anak-anak Sumbawa,” ujar Ansori.
Wabup Ansori menambahkan, kolaborasi ini juga mencakup koordinasi lintas sektor dengan OPD, mulai dari penyediaan lahan, sarana-prasarana, hingga pendampingan guru dan murid.
Semua pihak bekerja sama memastikan program berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal.
Setelah meninjau fasilitas Sekolah Rakyat, kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog antara tim Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kepala OPD Kabupaten Sumbawa, serta perwakilan sekolah.
Diskusi menekankan strategi penguatan program, termasuk langkah inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan dukungan anggaran.
Wabup Ansori menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan terus memfasilitasi setiap program nasional yang membawa dampak positif bagi masyarakat.
“Kita ingin anak-anak Sumbawa memiliki masa depan cerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan ini,” jelasnya.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Ratih H.K., menjelaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melihat implementasi Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, yaitu pemerataan akses pendidikan nasional.
Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat memberikan peluang bagi anak-anak yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan formal.
“Program ini menargetkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan dorongan untuk tetap bersekolah. Tujuannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di setiap daerah,” ujar Ratih. (*)
