Pemkab Dompu Akomodir 2.920 Honorer Non-Database, Plh Sekda: Jadi Prospek Penataan SDM
Dompu (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu tetap mengakomodir sebanyak 2.920 honorer non-database, meski kebutuhan tenaga kerja telah terpenuhi dan keuangan daerah belum sepenuhnya sehat.
Kebijakan ini disebut sebagai langkah baik dan strategis dalam menjaga keberlanjutan pekerjaan tenaga honorer, sekaligus penataan Sumber Daya Manusia (SDM).
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, H. Khaerul Insyan, SE., MM., mengatakan, Pemkab tetap mengambil kebijakan mengakomodir di tengah kebutuhan tenaga kerja cukup.
“Sebenarnya kalau bicara kebutuhan sudah memenuhi sekali. Begitu pun fiskal daerah juga tidak terlalu sehat-sehat sekali,” ujarnya kepada NTBSatu, Jumat, 27 Februari 2026.
Ia menegaskan, Pemkab Dompu mengambil keputusan tersebut karena banyak honorer non-database merupakan tenaga lama yang masih bergantung pada pekerjaan tersebut. Serta, lapangan kerja di daerah terbatas
“Namun, untuk tenaga honorer (non-database) kita ambil tindakan, karena memang mereka generasi-generasi lanjut. Kondisi ini juga karena kabupaten kita ini kan belum banyak membuka lapangan kerja,” katanya.
Skema Penempatan Sesuai Bidang
Khaerul menjelaskan, akomodir ini melalui skema penempatan berdasarkan bidang kerja dan tempat pengabdian masing-masing di Kabupaten Dompu. Tenaga kesehatan sebagai tenaga kontrak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Begitu untuk guru yang tercatat di Dapodik. Tenaga teknis ke OPD masing-masing,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan mengakomodir honorer non-database bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan SDM. Serta, membuka peluang penataan tenaga kerja lebih baik ke depan.
“Ya tentu ini merupakan langkah yang diambil Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Mudah-mudahan ada prospek ke depan yang lebih baik, baik sisi sumber daya yang ada,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, kebijakan tersebut berpotensi menjadi referensi bagi daerah lain, meski tetap perlu menyesuaikan dengan kondisi fiskal dan kebutuhan masing-masing.
“Kalau itu bisa jadi langkah oleh Kabupaten lain ya. Tentu harus bijak juga kita ambil langkah-langkah itu,” tambahnya. (Alwi)
