Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), secara resmi telah melayangkan usulan sebanyak 500 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Langkah strategis ini guna memperkuat kualitas pelayanan publik serta menjawab kebutuhan lapangan kerja di KSB.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KSB, Agusman mengatakan, 500 formasi tersebut merupakan keputusan final yang disepakati bersama pimpinan daerah.
“Angka 500 itu sudah angka hasil rapat koordinasi dengan pimpinan perangkat daerah yang dipimpin oleh Bupati Sumbawa Barat bersama Pak Sekda dan BKPSDM,” ujarnya, kemarin.
Penyusunan usulan ini diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam jangka waktu menengah, serta mengisi kekosongan jabatan strategis.
Agusman menegaskan, pentingnya langkah ini bagi keberlangsungan birokrasi. “Kita persiapkan 500 ini untuk jangka waktu ke depan, selama ada kita persiapkan karena untuk mengisi kekosongan jabatan”. tegasnya.
Usulan Berdasarkan Prinsip Zero Growth
Dinamika pegawai seperti banyaknya ASN yang memasuki masa purna tugas atau pensiun serta perpindahan tugas ke luar daerah, menjadi faktor utama di balik besarnya usulan ini. Hal tersebut merujuk pada prinsip zero growth dari KemenPAN-RB untuk mengisi kekosongan, sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK).
“Jadi kalau bahasanya KemenPAN-RB itu zero growth ya di situ, mengisi hal-hal yang pensiun itu. Tetapi tidak dibatasi kepada usulan-usulan yang perlu diisi,” tambahnya.
Saat ini, Pemerintah KSB masih berada dalam posisi menunggu proses verifikasi dan jadwal pasti dari pihak kementerian. “Belum ada konfirmasi dan masih menunggu,” ujar Agusman kepada NTBSatu, Selasa, 5 Mei 2026.
BKPSDM KSB sudah memiliki gambaran mengenai estimasi waktu, kapan keputusan mengenai nasib ratusan formasi tersebut akan menemui titik terang. Prediksinya, kepastian mengenai jumlah kuota dan rincian jabatan akan keluar pada pertengahan tahun ini guna memulai tahapan seleksi.
Agusman memberikan perkiraan jadwal penetapan tersebut akan jatuh pada kisaran dua bulan mendatang. “Antara Juni atau Juli, kami perkirakan di bulan itu,” katanya.
Ia meminta masyarakat tetap memantau informasi resmi, agar tidak tertinggal mengenai jadwal seleksi. Pihaknya juga terus melakukan koordinasi intensif untuk mengawal kepentingan daerah, agar usulan 500 formasi tersebut dapat Pemerintah Pusat setujui secara maksimal. (Andini)
