Sumbawa Barat (NTBSatu) — Infrastruktur jaringan yang belum merata ganjal usulan penerapan Pilkades digital serentak tahun 2026 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kondisi lapangan menunjukkan banyak wilayah pedesaan masih menghadapi kendala sinyal internet penunjang sistem e-voting.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika KSB, Dedy Damhudy M. Khatim, S.P., M.Si., kini tengah memprioritaskan penanganan kawasan lemah sinyal secara bertahap.
Otoritas komunikasi daerah menyambut baik wacana e-voting tersebut dengan catatan penguatan jaringan tetap menjadi prioritas utama.
“Secara prinsip kami sangat mendukung e-vote, tetapi saat ini kami masih membenahi beberapa lokasi lemah sinyal,” ujarnya kepada NTBSatu, Jumat, 10 Juli 2026.
Teknisi lapangan sedang mengejar penuntasan gangguan komunikasi secara bertahap pada area blank spot. Dedy mengonfirmasi progres pengerjaan fisik infrastruktur internet pada salah satu wilayah terdampak.
“Progres prepare pemasangan tiang dan instalasi FO peralatan untuk penanganan sinyal pada Desa Kelanir,” tambahnya.
Pihak dinas bergerak cepat mengoordinasikan langkah lanjutan bersama tim teknis dari wilayah Taliwang. Keragaman perangkat baru membutuhkan ketelitian tinggi saat proses penyelarasan sistem pemancar.
Para pekerja harus memastikan seluruh komponen utama terpasang sempurna sebelum melakukan uji coba. Dedy menjelaskan pembagian tugas tim lapangan untuk mempercepat target penyelesaian.
“Hari senin kita minta temen-temen Taliwang yang install untuk lanjut,” terangnya.
Manajemen lapangan juga mengantisipasi kebutuhan daya listrik eksternal untuk menghidupkan seluruh perangkat digital. Keterlibatan perusahaan penyedia daya memegang peranan penting dalam keberlanjutan proyek infrastruktur ini.
Otoritas komunikasi daerah terus mengawal komunikasi intensif agar pasokan energi mengalir tanpa kendala.
Dedy menegaskan pentingnya dukungan pasokan setrum untuk mempercepat operasional alat.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mengusulkan sistem digital ini untuk menghemat anggaran logistik. Namun, realita keterbatasan sinyal di desa menuntut pembenahan total sebelum menerapkan pemungutan suara elektronik. (*)
