Disparpora Kebut Wisata Kerakyatan Brang Ene-Brang Rea, Ditargetkan Rampung saat Harlah KSB
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus mematangkan kesiapan sektor pariwisata menyongsong era pasca-tambang. Salah satu langkah strategis, yakni mengebut pembangunan fasilitas pariwisata kerakyatan di kawasan Brang Ene dan Brang Rea.
Pemerintah daerah menargetkan, mega proyek berbasis komunitas ini dapat rampung dan mulai masyarakat manfaatkan pada tahun ini. Otoritas terkait bahkan mengupayakan, peresmian kedua kawasan wisata tersebut bisa terlaksana tepat pada peringatan Hari Lahir (Harlah) KSB.
Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga KSB, Rahadian, S.Pd., M.Si, menjelaskan, kebijakan ini untuk menggeser ketergantungan ekonomi masyarakat ke sektor pariwisata berkelanjutan. Konsep utama pengembangan adalah menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama, melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).
“Pemerintah daerah menyiapkan sarana dan prasarana, fasilitasi, pengawasan, serta pendampingan manajemen. Namun, seluruh aktivitas usaha dan pengembangan bisnis nantinya akan dikelola langsung oleh desa-desa melalui BUMDesma,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis, 21 Mei 2026.
Alokasi Anggaran dan Fasilitas Brang Ene
Untuk menyukseskan program ini, pemerintah daerah menaikkan total alokasi anggaran menjadi Rp11 miliar dari rencana awal yang sebelumnya hanya Rp8 milar. Porsi anggaran terbesar untuk mematangkan infrastruktur penunjang di kawasan Brang Ene.
Di kawasan Brang Ene, sejumlah fasilitas utama yang tengah pemerintah bangun meliputi jogging track, loket masuk, serta lima titik check point lapangan. Selain itu, pemerintah membangun rest area di Desa Mujahiddin lengkap dengan musala, kantin, tempat hiburan, dan stan UMKM kreativitas warga.
Pemerintah daerah juga akan memperkuat kawasan Brang Ene, dengan keberadaan community area yang menyediakan restoran dan fasilitas homestay. Fasilitas ini untuk menunjang kenyamanan wisatawan, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
Pengembangan Jalur Wisata Brang Rea
Sementara itu, untuk kawasan Brang Rea, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar dari total pagu tersebut. Dana ini untuk pembangunan jalur jogging track sepanjang 1,1 kilometer yang terhubung menuju kawasan Gua Mamber.
Akses jogging track ini membentang indah dengan jarak sekitar satu kilometer dari pintu masuk utama. Di kawasan Brang Rea ini juga akan ada community area di Rarak Ronges, lengkap dengan fasilitas kantin dan homestay.
Rahadian menegaskan, seluruh pengelolaan usaha di setiap titik check point nantinya akan pemerintah serahkan kepada BUMDes masing-masing desa secara mandiri. Langkah ini agar terjadi pemerataan sirkulasi ekonomi di tingkat desa.
“Pemerintah hanya menyiapkan fasilitas dan melakukan pendampingan. Seluruh kegiatan usaha, pengelolaan pendapatan, hingga pengembangan bisnis akan dilakukan oleh BUMDesma, termasuk penyertaan modal yang berasal dari desa-desa,” tegasnya.
Optimalkan Jalan Usaha Tani
Menariknya, lompatan anggaran belasan miliar ini tidak tersedot untuk biaya ganti rugi pembebasan lahan warga. Pemerintah daerah memaksimalkan Jalan Usaha Tani (JUT) yang sudah ada untuk diperindah dan ditingkatkan mutunya, agar layak dilewati kendaraan ringan, roda dua, dan roda tiga.
Penggunaan lahan milik desa ini mendapat lampu hijau dari pemerintah daerah, sepanjang aktivitas ekonomi tersebut tidak memicu sengketa agraria. Skema penataan ini jauh lebih efisien dan meminimalisir potensi konflik di lapangan. (Andini)
