Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus berupaya mempercepat akselerasi sektor pariwisata daerah. Namun, strategi pembukaan klaster pariwisata kerakyatan yang baru kini memicu sorotan terkait nasib pelaku usaha di destinasi lama yang telah eksis.
Kawasan Pantai Kertasari di Kecamatan Taliwang, menjadi salah satu contoh destinasi dengan potensi investasi dan daya tarik yang sangat besar. Sayangnya, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal di wilayah ini justru minim mendapatkan sentuhan pembinaan serta promosi dari instansi terkait.
Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga KSB, Rahadian, S.Pd., M.Si., mengungkapkan, kawasan strategis seperti Kertasari, Jelenga, dan Maluk saat ini masuk dalam kategori pariwisata berbasis investasi kapital.
“Pariwisata berbasis investasi itu jalurnya sudah di-back up penuh oleh modal para investor besar. Jadi perputaran kapitalnya akan kembali ke pemilik modal,” ujarnya kepada NTBSatu, Jumat, 22 Mei 2026.
Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah daerah memilih membatasi porsi kehadiran fisik mereka pada penyediaan fasilitas pendukung makro saja. Ia menganggap sektor investasi swasta telah memiliki kapasitas mandiri untuk menggerakkan roda ekonomi kawasannya.
“Bukan berarti pemerintah tidak hadir di sana. Tetapi intervensi kami pada bentukan karpet merah regulasi, kemudahan koordinasi perizinan, hingga infrastruktur dasar seperti air bersih,” tambahnya.
Prioritaskan APBD untuk Pariwisata Kerakyatan
Pemerintah daerah mengambil langkah ini karena sedang memprioritaskan alokasi APBD, untuk menumbuhkan klaster pariwisata kerakyatan yang benar-benar baru. Kebijakan tersebut bertujuan agar perputaran anggaran daerah langsung menyentuh masyarakat bawah secara merata.
“Untuk pariwisata berbasis masyarakat itu prosesnya lama dan sulit berkembang tanpa intervensi kuat dari pemerintah. Makanya, dibuat program Bupati agar modal daerah kembalinya langsung ke warga,” jelasnya.
Meski demikian, kebijakan beralihnya fokus program ke klaster baru ini memicu kekosongan pendampingan bagi komunitas lokal di dalam kawasan investasi. Para pelaku UMKM lokal di Kertasari terkesan dilepas untuk bertarung mandiri melawan ekosistem kapital swasta yang kian mendominasi.
Pariwisata idealnya dipandang sebagai produk akhir yang membutuhkan integrasi matang dari hulu ke hilir oleh seluruh instansi teknis. Sektor ini tidak bisa berdiri sendiri hanya dengan mengandalkan fasilitas fisik dari dinas pekerjaan umum, maupun kemudahan dari dinas perizinan.
“Pariwisata itu ujungnya hanya menjual. Di belakangnya harus ada sinergi dinas lain, seperti Koperindag untuk penguatan bisnis UMKM dan dinas pariwisata untuk promosi,” tambahnya.
Minimnya intervensi program promosi dan pengembangan bisnis bagi pedagang lokal di Kertasari dikhawatirkan dapat memicu ketimpangan ekonomi baru. Komunitas lokal berpotensi hanya menjadi penonton, di tengah masifnya pembangunan resor dan restoran modern milik pemodal asing di tanah kelahiran mereka. (Andini)
