Wujudkan KSB Satu Data, Pemkab Sumbawa Barat Percepat Integrasi Data Seluruh Perangkat Daerah
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat mulai mengintegrasikan data sektoral di seluruh perangkat daerah secara menyeluruh.
Pemerintah KSB mengambil langkah ini melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kabupaten demi mewujudkan kemandirian data daerah. Sekaligus menyukseskan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029 dan berbagai program unggulan daerah.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., menegaskan bahwa ketersediaan basis data tunggal yang valid merupakan instrumen vital dalam mengendalikan arah pembangunan. Menurutnya, pemutakhiran data secara berkala menjadi kunci utama agar program jaminan sosial pemerintah tidak lagi salah sasaran.
“Kita harus memastikan bagaimana mengendalikan dan menyediakan data yang tersajikan dalam satu wadah tunggal. Semua fungsi instansi harus menjawab tantangan publik dengan data yang sudah saling terhubung,” ujar Amar Nurmansyah di Ruang Rapat Graha Fitrah, Rabu, 3 Juni 2026.
Komitmen pembenahan ini bukan tanpa modal, mengingat performa tata kelola data di Bumi Pariri Lema Bariri sejatinya berada di jalur positif. Berdasarkan penilaian final Bappenas, Indeks SDI Tahun 2025 untuk Kabupaten Sumbawa Barat sukses menyabet skor 81,9 poin dengan predikat Baik.
Meski meraih rapor hijau, Ketua Forum SDI sekaligus Sekretaris Daerah KSB, drh. Hairul, meminta seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri. Ia menginstruksikan 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Walidata Pendukung untuk bergerak cepat melakukan inventarisasi data.
“Predikat Baik ini harus kita dongkrak lagi melalui perbaikan berkala di sembilan aspek penilaian. Evaluasi kami menunjukkan aspek perencanaan masih memerlukan perhatian yang jauh lebih serius,” tegas Hairul.
Dinas Kominfo KSB sebagai Validator
Nantinya, daftar data prioritas yang telah disusun oleh masing-masing kepala OPD melalui Surat Keputusan (SK) akan diserahkan ke meja dinas teknis. Dinas Kominfo KSB bakal bertindak sebagai validator utama sebelum data tersebut disahkan menjadi Daftar Data Prioritas Daerah melalui SK Kepala Daerah.
Langkah sinkronisasi ini dirancang agar data yang diproduksi setiap instansi berjalan linear dengan program unggulan daerah. Fokus utamanya adalah menyokong kesuksesan program Kartu Sumbawa Barat Maju serta visi Sumbawa Barat Maju Luar Biasa.
“Rencana Aksi SDI ini kita rancang agar setiap instansi bergerak selaras dengan kebijakan sekretariat. Kita ingin memastikan program unggulan daerah memiliki fondasi data yang kuat dan objektif,” tambahnya.
Untuk mengejar target besar itu, Bappeda selaku Sekretariat SDI dan Dinas Kominfo sebagai Walidata Daerah segera merampungkan Dokumen Rencana Aksi SDI tingkat kabupaten. Ia berharap, kolaborasi lintas sektor ini mampu mengikis ego sektoral antar-lembaga yang kerap menghambat validasi data.
Pada akhir pertemuan, forum sepakat bahwa prasyarat mutlak dari kebijakan publik yang berkeadilan adalah data yang diproduksi wajib berkualitas tinggi. Karakteristik data tersebut harus memenuhi unsur akurat, lengkap, relevan, andal, tepat waktu, serta patuh pada prinsip Satu Data Indonesia.
“Data yang cacat hanya akan melahirkan kebijakan yang keliru dan merugikan masyarakat luas,” pungkasnya. (*)
