Sumbawa Besar (NTBSatu) — Pemerintah Provinsi NTB perluas pelaksanaan program Desa Budaya Tematik dan Desa Transformatif untuk 31 desa/kelurahan pada 2026–2027, dengan total anggaran sekitar Rp9,6 miliar. Program ini ditargetkan langsung menyasar penguatan ekonomi lokal sekaligus menekan kemiskinan dari level desa.
Asisten III Administrasi Umum Setda Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori mengungkapkan langkah ini bukan sekadar bantuan, melainkan strategi pembangunan berbasis potensi desa.
“Sebanyak 31 desa dan kelurahan ditetapkan sebagai penerima. Ini bagian dari upaya konkret mendorong kemandirian desa sekaligus menekan kemiskinan,” ujar Rachman Selasa 28 April 2026.
Dari total tersebut, 29 merupakan desa dan dua lainnya kelurahan. Masing-masing akan menerima sekitar Rp300 juta dengan penggunaan yang fleksibel, mulai dari pengembangan desa wisata, ketahanan pangan, hingga program lingkungan.
“Setiap desa diberi ruang menentukan arah pengembangannya. Kita tidak ingin pendekatan seragam, karena potensi tiap desa berbeda,” jelasnya.
Program Desa Budaya Tematik difokuskan pada penguatan sektor unggulan berbasis lokal, seperti ekonomi kreatif, pertanian, hingga pengelolaan sumber daya alam. Sementara Desa Transformatif diarahkan khusus untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Pada tahap awal, empat desa masuk kategori transformatif. Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapat bantuan sekitar Rp7 juta untuk kegiatan produktif.
“Bantuan ini bukan untuk konsumsi, tapi untuk usaha. Bisa peternakan, usaha kecil, atau kegiatan ekonomi lainnya,” katanya.
Ia menekankan, keberhasilan program sangat bergantung pada pendampingan yang intensif agar bantuan tidak salah sasaran.
“Pendampingan akan terus dilakukan. Kita ingin masyarakat benar-benar naik kelas, bukan sekadar menerima bantuan,” ungkapnya.
Program ini juga disinergikan dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota agar dampaknya lebih terukur dan berkelanjutan.
“Sinergi ini penting supaya intervensi tidak tumpang tindih dan hasilnya maksimal,” tambahnya.
Pemprov NTB menargetkan program ini berjalan bertahap hingga seluruh desa merasakan manfaatnya. Penyaluran anggaran dijadwalkan segera dimulai dengan pengawasan langsung dari pemerintah provinsi dan daerah. “Harapannya, desa tidak hanya keluar dari kemiskinan, tapi mampu mandiri dan berkembang sesuai potensinya,” tutupnya. (*)
