Nelayan Deklarasi Tolak Pembangunan Seaplane di Batujai, Tuntut Sosialisasi dan Jaminan Mata Pencaharian
Lombok Tengah (NTBSatu) – Puluhan nelayan bersama masyarakat dari sejumlah dusun di sekitar Bendungan Batujai, Lombok Tengah, menggelar deklarasi penolakan terhadap rencana pembangunan seaplane hub, Selasa, 1 Juli 2026.
Aksi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk protes karena belum pernah menerima sosialisasi resmi mengenai proyek yang akan dibangun di kawasan bendungan itu.
Ketua Kelompok Nelayan Karang Baru Barat Pade Genem, Beni Kusfandi, menegaskan masyarakat bukan menolak pembangunan secara mutlak. Namun, mereka keberatan karena pemerintah maupun pihak terkait belum pernah melibatkan warga dalam pembahasan rencana tersebut.
“Bukannya kita menolak pembangunan, tapi sampai sekarang belum ada sosialisasi sama sekali. Yang kami pikirkan bagaimana nasib mata pencaharian para nelayan kalau pembangunan itu berjalan,” kata Beni.
Menurutnya, informasi yang masyarakat terima selama ini hanya berasal dari cerita yang beredar di tengah warga. Akibatnya, berbagai kekhawatiran bermunculan karena tidak ada penjelasan resmi mengenai dampak pembangunan terhadap aktivitas nelayan di Bendungan Batujai.
Minta Pemerintah Diskusi
Ia meminta, pemerintah segera turun menemui masyarakat untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Menurutnya, dialog langsung jauh lebih penting daripada membiarkan masyarakat terus berspekulasi mengenai masa depan bendungan yang menjadi sumber penghidupan mereka.
“Harapan kami ada pertemuan, duduk bersama, ada klarifikasi. Biar masyarakat tahu seperti apa rencana sebenarnya,” ujarnya.
Beni juga mengungkapkan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) sebelumnya sempat meminta data anggota kelompok nelayan. Namun, hingga kini tidak ada penjelasan mengenai tujuan pendataan tersebut maupun kaitannya dengan rencana pembangunan seaplane.
Harus Ada Kejelasan
Sementara itu, warga sekitar, Akbar Tanjung, mengatakan masyarakat tidak menolak pembangunan apabila benar-benar membawa manfaat. Namun, pemerintah harus menjelaskan dampak yang mungkin muncul serta solusi bagi warga yang terdampak.
Menurutnya, kekhawatiran terbesar masyarakat adalah hilangnya sumber mata pencaharian apabila aktivitas penangkapan ikan nantinya terbatas akibat operasional seaplane.
“Kalau memang pembangunan ini jadi dilakukan, apa solusi pemerintah? Apakah ada kompensasi? Apakah masyarakat dapat peluang pekerjaan? Karena sumber mata pencaharian kami yang akan terdampak,” katanya.
Ia menilai, keterbukaan informasi menjadi hal yang paling masyarakat butuhkan saat ini. Sebab, hingga aksi deklarasi digelar, baik pemerintah daerah maupun instansi terkait disebut belum pernah mengundang masyarakat untuk membahas rencana pembangunan tersebut.
Akbar berharap pemerintah, BWS, dan pihak pengembang segera menggelar sosialisasi serta membuka ruang dialog bersama nelayan dan warga terdampak. Menurutnya, komunikasi yang baik akan mencegah kesalahpahaman sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Kami tidak menolak pembangunan. Kami hanya ingin tahu seperti apa rencananya, apa dampaknya bagi masyarakat, dan solusi dari pemerintah. Duduk bersama itu yang kami harapkan,” tutupnya. (*)
