Oleh: Arief Syahrul Tiro – Guru dan Anggota P2G
Ketika dapur-dapur bergizi berhenti sejenak, saatnya kita menghitung luka yang tertinggal dari Mataram, Sumbawa, hingga Bima. Mulai 18 Maret 2026, seluruh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia berhenti beroperasi—bukan karena defisit anggaran, melainkan karena libur Idulfitri sesuai Surat Edaran BGN Nomor 3 Tahun 2026. Setelah lebaran usai, program dijadwalkan kembali beroperasi bahkan diperluas hingga menjangkau 61,2 juta penerima manfaat dengan 25.000 unit SPPG di seluruh Indonesia.
Jeda ini adalah momen yang tepat untuk merenung: “Sudahkah program ini benar-benar layak untuk dilanjutkan dengan cara yang sama?” Di NTB, jawaban atas pertanyaan itu belum menggembirakan. Yang terdokumentasi bukan hanya pencapaian gizi, melainkan juga deretan kegagalan yang memalukan: makanan basi, buah busuk, makanan berulat, siswa keracunan, hingga anggaran yang diduga digerogoti di tengah perjalanan dari dapur ke piring anak-anak. Yang paling menyedihkan, semua ini terjadi bukan di satu titik, melainkan dari ujung barat Lombok hingga pelosok Sumbawa dan Bima.
Dari Ulat hingga Jagung Sebutir di Bima
Bima menjadi salah satu wilayah dengan rekam jejak MBG yang paling suram. Pada Oktober 2025, video ulat merayap dari hidangan daging sapi di menu MBG siswa MIN Tolobali, Kota Bima, viral di media sosial. Sebulan kemudian, 198 murid TK Al Amin menerima nasi goreng yang basi dan bau hingga pihak sekolah melarang murid menyantapnya. Pada 31 Januari 2026, sejumlah sekolah di Kecamatan Soromandi—dari jenjang TK hingga SMA/K—secara massal mengembalikan menu MBG karena makanan diduga basi dan mengandung ulat. Puncaknya, pada 12 Maret 2026, video dari SLB Baiturrahman Sondosia memperlihatkan menu MBG untuk siswa difabel yang hanya berisi tiga biji kurma, sepotong jagung, lima biji kacang tanah, kolak singkong, dan sebutir telur rebus yang tampak kotor. Kepala SPPG mengakui kelalaian dan meminta maaf.
Di tengah rentetan masalah itu, Dinas Pendidikan Kota Bima justru mengeluarkan imbauan agar guru tidak memposting menu bermasalah ke media sosial. Alih-alih memperbaiki kualitas makanan, pejabat justru menutup kanal pengawasan publik yang paling efektif.
Masalah yang Meluas di Lombok dan Sumbawa
Temuan Ombudsman NTB di Lombok menjadi alarm yang lebih keras karena menyentuh aspek sistemik. Investigasi mereka mendokumentasikan persoalan serius di empat kabupaten/kota, dari Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Kota Mataram, mulai dari menu basi hingga dugaan pemaksaan agar susu tidak layak konsumsi tetap didistribusikan. Di Lombok Timur, anak-anak SDN 3 Lepak menerima telur setengah matang bahkan busuk dari dapur yang diduga belum memiliki IPAL sebagai syarat sanitasi yang justru diwajibkan BGN. Bupati Lombok Tengah menyebut kasus keracunan masih dalam batas wajar secara statistik. Framing itu patut ditolak. Statistik tidak merasakan sakit perut atau bentuk gangguan pencernaan lainnya.
Di Kabupaten Sumbawa, tiga SPPG ditutup sementara oleh Dinas Kesehatan pada Februari 2026. Di Sumbawa Besar, nilai riil menu yang diterima siswa diperkirakan hanya Rp19.500 untuk tiga hari, sementara pemerintah mengalokasikan Rp30.000 untuk periode yang sama. Ke mana perginya selisih Rp10.500 itu?
Garda Terdepan yang Justru Dibungkam
Di balik setiap video yang viral, ada warga sekolah yang berani angkat suara. Guru dan Pihak Sekolah adalah yang pertama melihat menu sebelum disajikan ke siswa, mengembalikan makanan tidak layak ke dapur, serta merekam dan melaporkan kondisi makanan kepada publik. Bersama-sama, seluruh unsur sekolah ini menjalankan fungsi quality control paling ujung sebagai lini pertahanan terakhir sebelum menu yang diduga bermasalah masuk ke mulut anak-anak.
Namun peran vital ini justru tidak diakui secara formal, bahkan dihalang-halangi. Imbauan yang melarang guru/sekolah memposting menu rusak adalah cerminan dari pola yang lebih luas: sekolah diminta diam. Padahal pengawasan berbasis sekolah adalah mekanisme paling murah, paling cepat, dan paling dekat dengan penerima manfaat. Jika suara mereka dibungkam, siapa yang tersisa untuk menjaga keselamatan anak-anak?
Pola yang Sama, Akar yang Sama
Ada benang merah yang tidak bisa diabaikan dari seluruh potret ini. Masalahnya bukan insiden sporadis, ini kegagalan sistemik yang berulang. Lemahnya quality control dalam rantai distribusi, absennya pengawasan efektif, dan mentalitas pemburu rente oleh sebagian mitra pelaksana. Per 28 Februari 2026, BGN telah menghentikan sementara 47 SPPG di seluruh Indonesia karena menu tidak memenuhi standar. Namun di lapangan NTB, penindakan sering datang terlambat, setelah anak-anak sudah terpapar, dan setelah video viral di media sosial. Celah struktural tata kelola MBG, dimana mitra berhak berbelanja bahan makanan tanpa pengawasan memadai, membuka ruang manipulasi yang diakui sendiri oleh BGN
Apa yang Harus Berubah Setelah Lebaran?
Program MBG akan kembali beroperasi pada 31 Maret 2026 dengan skala lebih besar. Ini adalah kesempatan untuk memulai dengan sistem yang lebih baik. Lima hal mendesak yang tidak bisa ditunda: Perjelas kewenangan pengawasan antara pusat dan daerah; Cabut larangan guru memposting menu bermasalah karena transparansi adalah obat, bukan ancaman; Lakukan audit rantai pasok secara berkala dan hasilnya dipublikasikan; Usut tuntas secara hukum dugaan pemaksaan distribusi bahan tidak layak yang diungkap Ombudsman; dan Percepat pemenuhan standar IPAL serta sertifikasi higiene untuk seluruh SPPG dan bagi yang belum memenuhi syarat tidak boleh beroperasi.
Akhir kata, momen Idulfitri adalah waktu untuk syukur, memaafkan, dan memulai yang baru. Tetapi masalah sistemik dalam program MBG tidak bisa luput dan tidak ikut libur, ia menunggu di dapur-dapur yang akan kembali menyala pada akhir Maret nanti. Anak-anak penerima manfaat, dari Lombok hingga Bima, berhak atas jawaban yang nyata: bukan sekadar janji perbaikan, bukan konsolidasi yang berakhir di ruang rapat, dan bukan larangan memposting foto makanan busuk. Mereka berhak atas makanan yang bergizi, bersih, dan disajikan dengan standar yang tidak bisa ditawar. Itu janji program ini sejak hari pertama. Sudah saatnya janji itu benar-benar ditunaikan. (*)
