Kemiskinan Ekstrem di Bintaro: Jeratan Judi Online, Lemahnya Literasi Keuangan, hingga Dampak Abrasi

Mataram (NTB Satu) – Persoalan kemiskinan ekstrem di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, menjadi perhatian serius pemerintah setempat. Hingga Januari 2026, tercatat 1.242 Kepala Keluarga (KK) terjembab dalam kemiskinan ekstrem. Selain faktor ekonomi, fenomena judi online (judol), lemahnya manajemen keuangan keluarga, hingga dampak cuaca ekstrem dan abrasi, disebut menjadi rangkaian persoalan yang saling berkaitan. Lurah Bintaro, Rudy Herlambang, mengungkap fakta mengejutkan di balik fluktuasi data kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ia menemukan indikasi kuat, jeratan judi online menjadi salah satu pemicu utama warga “turun kelas” hingga masuk kategori desil terbawah dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Rudy menjelaskan, pihaknya menemukan ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi riil warga. Ada warga yang secara ekonomi seharusnya berada pada desil 4 atau 5, namun tiba-tiba merosot ke desil 1 yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. “Kami bersyukur ada kegiatan verifikasi seperti ini, karena muncul fakta bahwa ada warga yang seharusnya di desil atas, tetapi datanya turun ke desil 1. Setelah kami telusuri, salah satu faktornya adalah dampak judi online yang merusak ketahanan ekonomi keluarga,” tegas Rudy, Jumat, 20 Februari 2026. Menurutnya, kebiasaan judi online tidak hanya menguras pendapatan keluarga, tetapi juga membuat sejumlah warga terjerat utang, hingga akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Langkah Tegas Lewat Muskel Untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, Kelurahan Bintaro melakukan sejumlah langkah preventif melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel). Beberapa langkah yang dilakukan antara lain, verifikasi bulanan di tiap RW untuk memvalidasi data DTKS secara langsung. Kemudian, melibatkan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Ketua RT, dan tokoh masyarakat guna mengonfirmasi kelayakan warga secara faktual. Mengusulkan penghapusan dari daftar penerima bantuan jika kedapatan warga yang sebenarnya mampu atau mengalami penurunan ekonomi akibat perilaku negatif seperti judi online. Hingga memperkuat kolaborasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melakukan verifikasi faktual di lapangan. Rudy menegaskan, fokus utama pemerintah kelurahan adalah melindungi kelompok rentan yang benar-benar membutuhkan, seperti lansia dan warga yang tidak berdaya secara ekonomi. “Kami tidak ingin bantuan pemerintah justru jatuh ke tangan yang salah, apalagi untuk mendanai kebiasaan judi online. Dari Muskel ini, kita naikkan kembali status (desil) mereka yang sebenarnya mampu, agar data benar-benar objektif,” pungkasnya. Tantangan Literasi Keuangan dan Pola Pikir Di sisi lain, Camat Ampenan, Muzakir Walad, menilai tantangan terbesar saat ini adalah mengubah pola pikir masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Kelurahan Bintaro terkenal sebagai wilayah dengan sektor perikanan yang produktif. Seorang nelayan bahkan bisa memperoleh penghasilan hingga Rp1,5 juta dalam sekali melaut. Namun, perilaku konsumtif dan kurangnya manajemen keuangan rumah tangga membuat sebagian warga kembali terjerumus dalam kesulitan ekonomi. Selain itu, tingginya angka putus sekolah di tingkat SMP juga menjadi perhatian. Banyak anak memilih langsung bekerja sebagai nelayan daripada melanjutkan pendidikan. “Kita perlu penguatan literasi keuangan keluarga. Uang ada, tapi manajemennya yang harus kita benahi agar kemiskinan ekstrem ini benar-benar tuntas,” ujar Muzakir. Abrasi dan Cuaca Ekstrem Perparah Kondisi Di tengah upaya pembenahan data dan edukasi keuangan, warga pesisir juga harus menghadapi ancaman gelombang tinggi awal tahun. Abdul Kadir (54), nelayan asal Kampung Bugis yang lahir pada 1972, menceritakan kuatnya arus laut yang menerjang permukiman dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, abrasi kali ini merupakan yang terparah sepanjang hidupnya. “Kondisi air pasang ini sangat besar. Puncaknya malam Kamis itu, air naik tinggi sekali sampai masuk ke dalam rumah warga,” jelasnya. Akibat cuaca ekstrem dan gelombang tinggi, nelayan tidak bisa melaut selama beberapa hari. Perahu-perahu bahkan terpaksa diungsikan ke Senggigi demi keamanan. “Sudah beberapa hari nelayan di sini tidak bisa melaut karena ombak terlalu berbahaya. Sekarang kami hanya mengandalkan bantuan sembako yang mulai disalurkan pemerintah,” tambah Abdul Kadir. Kondisi tersebut membuat sebagian warga menggantungkan hidup pada pinjaman perbankan, terutama kredit dari Bank BRI. Rata-rata nelayan mengambil kredit antara Rp50 juta hingga Rp100 juta untuk modal membeli kapal atau usaha. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit dana kredit tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama saat tidak bisa melaut. “Rata-rata mereka ambil kredit Rp50 sampai Rp100 juta untuk modal kapal atau usaha, tapi kebanyakan terpakai untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya. (*)