Mendagri Minta Pemda Serius Identifikasi Masalah Kemiskinan
Mataram (NTBSatu) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda), serius melakukan identifikasi masalah kemiskinan di daerahnya masing-masing. Salah satu caranya, memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
“Bansos sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah,” kata Tito dalam keterangan resminya, Minggu, 14 September 2025.
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah, agar tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mengidentifikasi penyebab kemiskinan di wilayah masing-masing. Dengan begitu, penanganan bisa lebih sesuai dengan kondisi spesifik masyarakat di daerah.
“Penanganan kemiskinan perlu kita sesuaikan dengan karakteristik lokal. Bantuan yang tepat sasaran akan memberi dampak lebih besar bagi kelompok rentan,” ujarnya.
Perlunya Kepekaan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan
Sementara itu, Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tantan Hermansah, mengapresiasi arahan Mendagri. Menurutnya, dorongan kepada Pemda untuk mengidentifikasi akar masalah kemiskinan adalah langkah tepat.
“Selama ini bansos sering Pemda gunakan untuk pencitraan atau penyalurannya hanya untuk kelompok yang dekat dengan kepala daerah. Apa yang Pak Tito sampaikan itu penting, karena menekankan bansos harus tepat sasaran agar berdampak pada kelompok rentan,” kata Tantan, Kamis, 11 September 2025.
Ia menilai, arahan Mendagri juga merupakan upaya mengurai masalah kesejahteraan sosial yang kerap memicu aksi demonstrasi. Bahkan, kerusuhan di beberapa daerah. Kondisi masyarakat yang mudah tersulut, kata Tantan, tidak lepas dari minimnya sumber pendapatan yang bisa diandalkan.
Menurut Tantan, Mendagri menyadari bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup melihatnya pada angka statistik semata. Pemda perlu memiliki kepekaan sosial dan pendekatan kualitatif. Terutama, dalam memahami kondisi kelompok rentan yang berbeda di setiap daerah.
“Selama ini kelompok rentan sering hanya kita pahami sebatas konsumsi dan daya beli. Padahal ada masalah struktural yang membuat mereka semakin terpuruk. Jika Pemda mampu mengidentifikasi ini, maka program seperti PKH dan bansos lain bisa lebih efektif,” jelasnya.
Ia menekankan, sebagian masyarakat miskin sering tidak tersentuh bantuan bukan karena mereka tidak membutuhkan, melainkan karena faktor budaya dan rasa malu. Untuk itu, Pemda harus lebih peka dalam merancang skema bantuan agar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Lebih lanjut, Tantan menyebutkan perlunya aturan turunan yang bersifat teknis bagi Pemda. Aturan ini dapat mengatur metodologi pengumpulan data, mekanisme penyaluran bantuan, hingga evaluasi terhadap daya jangkau dan besaran bansos.
“Yang bisa melakukan itu hanya Pemda, dengan arahan jelas dari pemerintah pusat. Jika itu mereka jalankan, maka arahan Mendagri soal penanganan kemiskinan tepat sasaran bisa benar-benar terwujud,” ungkap Tantan. (*)
