Lombok Barat (NTBSatu) – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memperketat pengawasan distribusi bantuan sosial (Bansos). Langkah ini bertujuan memastikan seluruh program bantuan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat kategori sangat miskin.
Kepala Dinsos PPPA Lombok Barat, Arief Suryawirawan mengatakan, kriteria umum penerima bantuan tidak mengalami perubahan. Namun, pihaknya kini tengah melakukan validasi data di lapangan, terutama untuk kategori desil 1 dan desil 2.
“Tidak ada, sekali lagi tidak ada perubahan untuk kriteria bansos tahun ini. Masih tetap mengacu pada desil 1 sampai desil 4. Namun, sesuai arahan Pak Bupati, kami fokus melakukan verifikasi dan validasi untuk desil 1 dan desil 2. Tujuannya, agar penanganan kemiskinan lebih akurat,” ujar Arief kepada NTBSatu pekan lalu.
Ia menegaskan, penguatan verifikasi ini penting karena Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersifat sangat dinamis. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah melakukan pembaruan (update) data setiap tiga bulan. Hal ini guna memantau perubahan status ekonomi masyarakat.
“Masyarakat tidak perlu khawatir jika namanya tidak lagi tercantum. Data ini dinamis, pusat meminta update tiap tiga bulan. Jadi bagi warga yang merasa berhak namun belum terdaftar, silakan mengajukan melalui aplikasi Cek Bansos atau mendaftar di desa,” jelasnya.
Nantinya, pihak desa serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) akan mengawal ketat setiap usulan yang masuk melalui proses verifikasi. Hal ini berguna meminimalisir bantuan salah sasaran atau tidak tepat guna.
PBI Menjangkau hingga Desil 5
Selain fokus pada bantuan pangan, Arief juga memaparkan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang menjangkau hingga kategori desil 5.
“Untuk PBI, kriterianya bisa sampai desil 5. Begitu juga dengan penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang masih terus kami salurkan berdasarkan data terbaru,” tambahnya.
Arief mengatakan, langkah masif dalam pembenahan data ini merupakan komitmen Pemkab Lobar menuntaskan angka kemiskinan ekstrem. Arief menegaskan, intervensi pemerintah tidak akan berjalan maksimal tanpa data valid.
“Pak Bupati ingin kemiskinan ini segera tuntas. Tapi kalau datanya tidak pas, tentu sulit menentukan siapa yang sebenarnya harus menerima bantuan. Itulah mengapa kami butuh bantuan semua pihak dalam proses verifikasi ini agar hasilnya benar-benar presisi,” tambahnya. (*)
