Bansos Tak Tepat Sasaran, DPRD Kota Mataram Minta Pendataan Kemiskinan Diperbaiki
Mataram (NTBSatu) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram menyoroti persoalan bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran akibat lemahnya validitas data masyarakat miskin.
DPRD meminta Pemerintah Kota Mataram, khususnya Dinas Sosial, segera melakukan pembenahan dan pemutakhiran data kemiskinan secara menyeluruh.
Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra mengatakan, pendataan masyarakat miskin tidak boleh lagi menggunakan data lama yang diperbarui secara copy-paste.
Menurutnya, data penerima bantuan harus selalu diperbarui sesuai kondisi riil di lapangan.
“Pendataan harus secara bottom-up dengan melibatkan tim yang memiliki integritas di setiap kecamatan. Data kemiskinan harus terus di-update agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran,” tegasnya, Sabtu, 7 Februari 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Zia Urrahman menilai proses pemutakhiran data sebelumnya sudah cukup proporsional karena melibatkan RT dan Kepala Lingkungan (Kaling). Namun, ia mengakui masih adanya potensi penyimpangan pada tahap penginputan data di tingkat kelurahan.
“Yang sering menjadi persoalan justru oknum di kelurahan sebagai petugas input data. Ini yang perlu mendapat pengawasan lebih ketat,” ujarnya.
Zia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap penyaluran bantuan tunai agar tidak melebihi batas yang telah pemerintah tetapkan. Ia bahkan mendorong pengembalian bantuan apabila terbukti tidak tepat sasaran.
Kecamatan Ampenan Paling Banyak Penduduk Miskin Ekstrem
Berdasarkan data Pemerintah Kota Mataram, jumlah kepala keluarga (KK) miskin ekstrem tersebar di enam kecamatan. Di antaranya: Kecamatan Ampenan sebanyak 6.549 KK, Sandubaya 6.396 KK, Selaparang 4.100 KK, Mataram 3.856 KK, Cakranegara 3.744 KK dan Sekarbela 3.650 KK.
Di sisi lain, Kota Mataram telah merupakan pilot project digitalisasi bantuan sosial nasional. Ia berharap program ini mampu memperbaiki tata kelola penyaluran bansos melalui sistem data yang terintegrasi dan berbasis digital.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menyebut pembenahan data penerima bantuan merupakan langkah krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Pembenahan data menjadi titik awal. Selama data belum rapi dan terintegrasi, bantuan tidak akan tepat sasaran dan justru menimbulkan persoalan baru,” ujar Mohan.
Ia menambahkan, digitalisasi bansos bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan upaya memastikan bantuan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. (*)
