Bupati Lombok Timur Manfaatkan Program Desa Berdaya Tekan Angka Kemiskinan
Mataram (NTBSatu) – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar di wilayahnya.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) program prioritas yang dipimpin Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal di Sembalun, Senin, 25 Agustus 2025, ia memaparkan angka kemiskinan di Lombok Timur yang masih cukup tinggi.
Bupati mengungkapkan, tingkat kemiskinan di Lombok Timur saat ini tercatat 14,51 persen, dengan kategori miskin ekstrem mencapai 3,21 persen. Data Dinas Sosial menunjukkan sekitar 15 ribu kepala keluarga atau 46 ribu jiwa masuk kelompok miskin ekstrem.
“Mayoritas kelompok rentan berasal dari petani, nelayan, pedagang kecil, hingga pedagang asongan,” jelasnya.
Untuk mengurangi beban masyarakat, Pemerintah Lombok Timur telah menyalurkan modal usaha agar warga bisa terlepas dari jeratan rentenir. Program ini diperkuat tambahan anggaran Rp20 miliar serta dukungan Baznas, mitra CSR perusahaan, NGO, dan dermawan individu.
“Upaya ini berjalan berkat data desa yang akurat serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak,” tambah Bupati.
H. Iron, sapaan Bupati Lombok Timur menekankan, intervensi kabupaten tidak cukup jika tidak dukungan dan sinergi dengan provinsi dan pemerintah pusat. Ia menyambut baik program nasional Desa Berdaya dan berharap Lombok Timur menjadi prioritas penerapannya.
“Pengentasan kemiskinan di Lotim harus dilakukan secara kolaboratif. Dukungan provinsi dan pusat sangat penting,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, ia mengusulkan dua desa, yaitu Tete Batu dan Pringgabaya Utara, untuk masuk dalam program Desa Berdaya. Bupati menilai kedua desa tersebut layak menjadi percontohan percepatan pengentasan kemiskinan berbasis kolaborasi.
Sebagai informasi, dalam rakor tersebut hadir juga Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti, pimpinan daerah dari kabupaten/kota lain di NTB. Serta, sejumlah kepala OPD. Dalam forum itu, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya sinergi agar program strategis nasional, termasuk Desa Berdaya, Makan Bergizi Gratis, hingga optimalisasi lahan, bisa berjalan efektif di daerah. (*)
