Kejar Lompatan Gizi, Pemkab Sumbawa Andalkan 56 Dapur 3T untuk Tutup Ketimpangan Layanan
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa membidik percepatan pemerataan layanan gizi. Hal ini dengan mengandalkan pengoperasian 56 dapur gizi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) pada Maret 2026. Langkah ini menjadi strategi untuk menutup kesenjangan layanan pemenuhan gizi yang hingga kini masih jauh dari target kebutuhan daerah.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusmayadi mengungkapkan, dari total kebutuhan 122 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baru 11 dapur yang beroperasi atau sekitar 17 persen. Kondisi tersebut membuat jangkauan penerima manfaat masih terbatas.
“SPPG di Sumbawa ditargetkan 122 unit untuk melayani sekitar 254.484 penerima manfaat, baik peserta didik, ibu hamil, maupun balita. Namun sampai saat ini, baru 11 dapur yang beroperasi,” ungkap Rusmayadi, Rabu, 18 Februari 2026.
Ia menilai, pengoperasian dapur gizi di wilayah 3T menjadi titik krusial dalam mempercepat capaian program. Berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional, sebanyak 56 dapur gizi tambahan targetnya mulai beroperasi pada Maret mendatang.
“Jika 56 SPPG wilayah 3T dapat beroperasi sesuai target, cakupan penerima manfaat diperkirakan meningkat hingga 20 sampai 30 persen,” jelasnya.
Saat ini, penerima manfaat dari dapur yang telah beroperasi baru mencapai sekitar 33 ribu jiwa. Pemerintah daerah optimistis, peningkatan kapasitas layanan dapat mendorong pencapaian target nasional program pemenuhan gizi.
Rusmayadi menyebut, target nasional yang Pemerintah Pusat canangkan melalui arahan Prabowo Subianto menekankan pemenuhan layanan dapur gizi secara merata di seluruh Indonesia pada 2027.
“Target nasional mengharapkan seluruh wilayah Indonesia sudah memiliki SPPG sesuai kebutuhan pada 2027. Sumbawa tentu harus bergerak cepat mengejar target tersebut,” tegasnya.
Tantangan Pembangunan Dapur di Sumbawa
Namun percepatan pembangunan dapur gizi, khususnya di wilayah 3T di Kabupaten Sumbawa, tidak lepas dari berbagai tantangan. Faktor geografis, akses lokasi yang luas, hingga kondisi cuaca menjadi kendala utama pembangunan.
“Beberapa investor menyampaikan hambatan utama adalah akses wilayah yang cukup sulit dan faktor cuaca yang membuat progres pembangunan berjalan lebih lambat,” ujarnya.
Sebagai solusi, Pemkab Sumbawa menyiapkan dua strategi percepatan. Pertama, mendorong pembangunan dapur gizi mandiri yang yayasan kelola. Kedua, memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Pusat agar pembangunan dapat melalui anggaran APBN.
“Kami mendorong yayasan mandiri ikut membangun SPPG. Sekaligus terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar dukungan anggaran dapat diperoleh,” katanya.
Ia juga menambahkan, sebelumnya Pemerintah Pusat juga merencanakan pembangunan enam dapur gizi tambahan di enam wilayah. Namun hingga kini, realisasi program tersebut masih menunggu kepastian waktu pelaksanaan.
Saat ini pembangunan dapur gizi telah berjalan di 11 kecamatan dan terus diperluas ke 14 kecamatan tambahan. Khusus wilayah 3T, pembangunan menyasar 32 titik di 19 desa dengan progres bervariasi antara 30 hingga 60 persen.
“Sebaran pembangunan sudah menjangkau puluhan kecamatan dan desa. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas akses layanan gizi masyarakat,” tambahnya.
Pemkab Sumbawa berharap, percepatan pembangunan dapur gizi tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Tetapi juga, memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia di Sumbawa secara berkelanjutan. (Marwah)
