Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa tengah mematangkan rencana penyesuaian tarif pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
”Penentuan penyesuaian tarif harga itu mempertimbangkan biaya operasional serta merujuk pada harga dasar dari Pemerintah Provinsi,” ujar Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot kepada NTBSatu, Sabtu, 7 Maret 2026.
Bupati Jarot menjelaskan tim khusus tengah mengkaji besaran tarif agar lebih representatif. Pihaknya juga melibatkan berbagai stakeholder terkait dalam proses ini.
”Kami membentuk tim untuk mengkaji lebih representatif sehingga menentukan harga standar berapa yang akan kami putuskan. Tentu kami juga mengajak DPRD berbicara terkait standar harga yang akan kami tentukan,” jelasnya.
Mengenai waktu penerapan, Bupati Jarot merencanakan kebijakan ini mulai berjalan pada 1 April 2026. Namun, pelanggan akan membayar tagihan dengan tarif baru tersebut pada akhir bulan berikutnya.
”Rencana pemberlakuan 1 April untuk menagih di akhir bulan Mei nanti. Jadi, bulan Mei sudah mulai berlaku tarif baru,” tegasnya.
Terkait kesiapan masyarakat, Bupati Jarot mengatakan, Pemkab telah melakukan sosialisasi, dan sudah berjalan sejak awal tahun melalui berbagai kanal. Termasuk melalui media sosial.
”Sejak Januari dan Februari selalu kami sosialisasikan. Di media sosial pun sudah dibicarakan panjang lebar tentang akan ada rencana penyesuaian harga atau tarif. Hanya saja, besaran tarifnya sedang kami kaji secara lebih representatif,” jelasnya.
Kebijakan penyesuaian tarif ini sekaligus menjadi sinyal berakhirnya subsidi Pemkab Sumbawa bagi PDAM. Bupati mendorong perusahaan daerah tersebut mampu beroperasi secara mandiri dan mulai menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Jarot menilai selama ini harga jual air terlalu jauh dari harga produksi sehingga memicu keuangan perusahaan mengalami minus.
”Jika sudah menyesuaikan dengan harga produksi, tidak akan ada lagi minus, itu prinsipnya. Kami berharap PDAM bisa mandiri dan memberikan PAD,” tutupnya. (*)
