Gubernur NTB Memecah Kebuntuan RUU Kepulauan, Perjuangkan Keadilan Kekayaan Bahari
Terkait itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bersama tujuh Gubernur lainnya yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSPK), mendorong percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan agar segera masuk ke Badan Legislasi DPR RI. Mereka menggelar High Level Meeting (HLM) di Hotel Sari Pacific Jakarta, pada Selasa, 3 Januari 2026 lalu.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti menyampaikan, alasan Gubernur Iqbal aktif membidani lahirnya RUU ini, agar memiliki kewenangan khusus atas daerahnya. Daerah kepulauan dinilai memiliki karakteristik yang jauh berbeda dibandingkan daerah non kepulauan. “Pak Gubernur ingin, pertama itu ada pengakuan dulu dari negara, bahwa beberapa provinsi, termasuk NTB memang karakteristiknya khas, yaitu Kepulauan. Artinya kalau sudah ada pengakuan dari negara, maka Pak Gubernur berharap ada diikuti dengan kewenangan yang diberikan,” jelas Nelly Senin, 9 Februari 2026.
Nelly menjelaskan, dengan disahkannya Undang-Undang Provinsi Kepulauan, daerah dinilai memiliki hak khusus dalam mengelola seluruh sumber daya kelautan dan perikanan di NTB. Apalagi, NTB sebagai daerah kepulauan memiliki luas perairan laut mencapai 29.159 kilometer persegi. Sisi lain, selama ini pengelolaan atas hasil sumber daya laut di NTB lebih banyak masuk ke negara yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Karena itu Ia berharap, melalui RUU Kepulauan, daerah diberikan kewenangan lebih besar agar hasil kelautan tidak seluruhnya ditarik sebagai PNBP tanpa kontribusi signifikan bagi daerah.
“Betul (banyak hasil laut masuk ke PAD) setelah disahkan UU tersebut, termasuk jalur-jalur pelabuhan kita semua. Karena kita kan beda cara kelolanya dengan teman-teman yang pulaunya gede,” jelasnya.
Selain aspek ekonomi, UU ini sangat bermanfaat juga sisi pertahanan dan keamanan. Menurutnya, wilayah kepulauan lebih rawan dari sisi keamanan, terutama karena berada di jalur perdagangan dan perlintasan strategis. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa RUU Kepulauan dinilai mendesak untuk segera disahkan. “Wilayah kepulauan memiliki tantangan keamanan yang berbeda. Ini harus menjadi pertimbangan serius pemerintah pusat,” katanya.
Dalam upaya mendorong percepatan RUU tersebut, Gubernur NTB mengajak para gubernur dari provinsi lain yang memiliki karakteristik kepulauan untuk bersatu dan menyamakan persepsi. Ia menekankan adanya perubahan paradigma dalam draft RUU Kepulauan, yang tidak lagi berorientasi pada permintaan tambahan anggaran APBN, melainkan pada pemberian kewenangan khusus kepada daerah.
“Bukan soal minta anggaran, tapi soal kewenangan untuk mengelola potensi sendiri. Dengan pengakuan sebagai provinsi kepulauan, daerah bisa menata tata kelola pemerintahan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Akademisi Universitas Mataram Prof. Dr. Sitti Hilyana, mendorong RUU Kepulauan untuk NTB bukan hanya soal status tetapi juga menyangkut keadilan pembangunan, kedaulatan dan pengelolaan laut, pengakuan realitas geografis NTB, serta masa depan ekonomi dan lingkungan.
“Kalau kita bicara tuna maka ada namanya TCT (Tuna, Cakalang, dan Tongkol) Ini menjadi satu habitat. Jadi ketika pengelolaannya baik, nilai ekonomi dan keberlanjutan sumber daya laut juga terjaga,” jelas Wakil Rektor I Unram ini kepada NTBSatu, Senin, 9 Februari 2026.
Anggota Tim Percepatan Pemprov NTB ini menjelaskan, selain perikanan tangkap, NTB memiliki peluang besar pada budidaya laut. Seperti kakap, kerapu, abalon, kepiting, teripang, hingga lobster bernilai tinggi. Pada sektor garam, NTB termasuk empat provinsi penghasil terbesar nasional dengan produksi sekitar 147 ribu ton per tahun dan potensi lahan lebih dari 9.400 hektare.
Di bidang pariwisata, NTB menawarkan kekuatan wisata bahari kelas dunia. Kawasan Tiga Gili, Pulau Moyo, Pulau Panjang, Teluk Saleh, Teluk Cempi, hingga pulau-pulau kecil di Lombok dan Sumbawa menjadi daya tarik utama pariwisata berbasis laut.
“Kalau kita bicara pariwisata bahari, dari ujung barat sampai ujung timur NTB itu luar biasa. Pulau-pulau kecil kita sangat menarik untuk wisata berkelanjutan,” katanya.
