Sumbawa Besar (NTBSatu) – Banjir tahunan masih menjadi ancaman utama bagi wilayah-wilayah rawan di Kabupaten Sumbawa.
Sebagai langkah antisipatif, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot telah mempersiapkan pembangunan Bendungan Kerekeh sebagai solusi utama. Tujuannya untuk mengatasi banjir dan mendukung kebutuhan air irigasi di Sumbawa.
Sebagai informasi, saat ini Pemkab Sumbawa sedang menunggu revisi review Larap dari proyek pembangunan bendungan Kerekeh dari BBWS. Pembangunan bendungan ini sebelumnya telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumbawa pada 30 September 2025.
Dalam rapat itu, Bupati Jarot menekankan, pembangunan bendungan merupakan kebutuhan strategis untuk mengatasi banjir dan mendukung irigasi pertanian di wilayah Sumbawa.
“Pembangunan bendungan ini merupakan antisipasi banjir dan juga untuk mempermudah irigasi pertanian di Sumbawa,” ujarnya.
Pembangunan bendungan tersebut juga menjadi usulan utama Bupati Jarot dalam kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ke Batalyon Infanteri (Yonif) TP 835 Samawa Yudha Bakti. Mereka datang ke Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes pada Sabtu, 18 Oktober 2025.
Beda pendapat Bupati dengan Gubernur NTB
Namun, dalam pertemuan yang sama, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyarankan pendekatan yang berbeda. Ia menilai, pembangunan embung-embung kecil berbahan geomembran lebih cepat, murah, dan langsung bisa dimanfaatkan masyarakat.
“Bendungan besar tidak bisa selesai dalam sepuluh tahun. Tapi kalau embung kecil, kita bisa bangun cepat, biayanya lebih murah, dan bisa langsung dimanfaatkan petani di sekitar lokasi,” jelas Iqbal.
Gubernur juga menyoroti kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan untuk jagung yang menyebabkan sedimentasi sungai dan memperparah banjir tahunan. Terutama di wilayah Sumbawa dan Bima.
“Kita sudah menghabiskan puluhan triliun setiap tahun hanya untuk memperbaiki infrastruktur akibat banjir. Kalau tidak segera kita atasi, ini akan terus menyedot anggaran tanpa menyentuh akar masalahnya,” ujar Iqbal.
Gubernur mengingatkan pentingnya rehabilitasi hutan untuk mencegah banjir dan kerusakan infrastruktur jalan akibat sedimentasi lumpur dari sungai. Rencana tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Sumbawa dengan melibatkan perwakilan TNI.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah daerah, provinsi, dan TNI harus bersinergi agar upaya ini tidak berhenti di konsep, tapi bisa dilaksanakan bersama-sama,” tutup Iqbal.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Ia menegaskan Batalyon 835 harus aktif berperan dalam pembangunan daerah dan membantu masyarakat.
“Prajurit tidak cukup hanya berlatih. Mereka harus hidup bersama rakyat, bekerja untuk rakyat. Termasuk dalam upaya menangani persoalan banjir dan mendukung ketahanan pangan,” tegasnya.
Sjafrie juga mengingatkan, semua proyek pembangunan dikerjakan dengan disiplin tinggi. Agar kualitas hasil sesuai dengan spesifikasi dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat.
“Saya titip agar Batalyon ini benar-benar menjadi simpul kekuatan rakyat. Tugas kalian bukan hanya menjaga, tapi juga membangun,” pungkasnya mengingatkan. (*)
