Sumbawa

DPRD Sumbawa Minta Pemda Evaluasi Program MBG Imbas 90 Siswa Diduga Keracunan

Sumbawa Besar (NTBSatu) – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sumbawa, Gitta Liesbano menanggapi serius kasus dugaan keracunan 90 siswa di Kecamatan Empang akibat makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mendesak, pemerintah daerah (pemda) dan seluruh pihak segera mengevaluasi menyeluruh pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sumbawa.

“Program ini tujuannya kan luar biasa, mempersiapkan generasi yang unggul. Tapi jika pelaksanaannya justru menimbulkan trauma bagi anak-anak, maka harus segera dievaluasi secara serius dan konkret,” tegasnya kepada NTBSatu, Jumat, 19 September 2025.

Gitta menegaskan, insiden yang terjadi pada Rabu, 17 September 2025, tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kesehatan dan psikologis siswa. Menurutnya, jika tidak ada penanganan secara sistematis, kejadian serupa bisa kembali terjadi di masa mendatang.

“Kalau dari pemberitaan media, ini bukan kali pertama. Ada beberapa sekolah di Sumbawa yang juga mengalami hal serupa. Ini harus jadi peringatan keras bagi semua pihak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas kontrol di lapangan. Pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan langsung terhadap vendor, fasilitas penyimpanan, hingga proses distribusi makanan.

“Pemerintah harus memastikan semua prosesnya berjalan dengan standar keamanan pangan yang ketat. Mulai dari bahan baku, dapur pengolahan, hingga makanan sampai ke tangan anak-anak. Semua harus kita awasi,” ungkapnya.

Dinas Perlu Lakukan Pendampingan Rutin

Menurutnya, dinas pendidikan dan dinas kesehatan memiliki peran vital melakukan pendampingan rutin ke sekolah-sekolah penerima program. Tidak cukup hanya menyerahkan tanggung jawab kepada pihak ketiga atau penyedia jasa makanan.

“Kalau hanya mengandalkan penyedia, tanpa pengawasan internal yang kuat dari pemerintah dan sekolah, maka risiko seperti ini sulit dihindari. Harus ada keterlibatan aktif semua pihak,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Ia mengingatkan, masyarakat kini membutuhkan respons cepat dan tepat dari pemerintah. Hal ini untuk mengembalikan kepercayaan publik, terutama anak-anak dan orang tua.

IKLAN

“Jangan sampai antusiasme anak-anak terhadap program ini berubah menjadi ketakutan. Kalau sudah trauma, butuh waktu lama untuk memulihkannya,” ujarnya prihatin.

Gitta Liesbano menegaskan, komitmen DPRD Kabupaten Sumbawa untuk terus mengawal program MBG. Tujuannya, agar memberikan manfaat sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah Pusat.

“Ini soal generasi penerus bangsa, kita tidak akan tinggal diam. Pemerintah daerah harus hadir, tegas, dan tidak setengah-setengah. Program ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya. (*)

Berita Terkait

Back to top button