LPA Mataram Soroti Peran Kemenag NTB soal Perundungan di Lingkungan Ponpes
Menurut Joko, lemahnya peran Kemenag menjadi celah besar dalam tata kelola pesantren, khususnya dalam penanganan dan pencegahan perundungan di kalangan santri.
“Hampir semua level masyarakat mengalami kasus bullying (perundungan). Baik di sekolah, pesantren, bahkan perumahan. Kalo yang ada di pondok pesantren, berarti harus ada perubahan sistemik, ada perbaikan terhadap tata kelolah pondok, dan ini menjadi tugas penting kemenag,” pungkasnya.
Respons Kemenag NTB
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag NTB, M. Ali Fikri menyampaikan, pihaknya telah berperan aktif mengatasi berbagai kejadian di Ponpes.
Salah satunya dengan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendakan Pendudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB.
“Saat ini telah dibentuk tim oleh Gubernur melalui Forum Kolaboratif yang bekerja sama dengan DP3AKB untuk memperkuat sinergi lintas lembaga, jelasnya kepada NTBSatu, Jumat, 8 Agustus 2025.
Selain itu, pihaknya tengah melakukan edukasi dan pemetaan untuk mengidentifikasi kasus kekerasan, seperti perundungan dan kekerasan seksual di Ponpes.
“Besok, Senin, akan dilaksanakan pertemuan lintas lembaga di Hotel Aston, bersama Komnas Perempuan. Pertemuan ini akan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Sosial, DP3AKB, LPA, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kebudayaan,” ujarnya.
Ia mengatakan, forum ini menjadi ruang penting untuk membahas secara komprehensif isu kekerasan di lingkungan pendidikan dan pesantren.
“Serta mencari solusi kolaboratif antar lembaga,” tutupnya. (*)
