Mataram (NTBSatu) – Koalisi Masyarakat Sipil NTB menyoroti, belum mulainya program makan bergizi gratis di NTB. Harusnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini mulai serentak seluruh Indonesia pada 6 Januari 2025 kemarin. Atau setidaknya terlaksana pada setengah kabupaten di masing-masing provinsi.
“Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 6 Januari itu, ingin mengangkat bendera start. Sebagai pertanda, program yang beliau elu-elu kan selama ini akan mulai,” kata Dian Sandi Utama bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil NTB, Rabu, 8 Januari 2025.
Sandi menyebutkan, semua persiapan untuk program makan bergizi gratis ini sudah dilakukan. Bahkan, TNI masuk sebagai koordinir bersama stakeholder terkait dalam pelaksanaan program ini.
“Perangkat Negara satu ini, soal “disiplin” tidak ada yang ragukan. Apalagi NTB, Pj-nya juga dari situ,” ujar Dian.
Namun sontak ia terkejut, setelah membaca berita dari beberapa media bahwa program itu belum mulai di NTB. Alasannya belum memulai program tersebut lantaran perlatan memasak yang belum siap di TNI.
Padahal di Jakarta, draft text pidato sudah disiapkan untuk Presiden. “Atau mungkin batal disampaikan?,” tanya Dian.
Tapi, lanjutnya, Fahri Hamzah sebagai die-hard tetap menulis melalui tweet-nya. “Atas nama Rakyat Indonesia, kemarin tanggal 6 Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis secara resmi dimulai”.
“Hari ini sejarah mencatat, bahwa pemerintah hadir sejak dini dalam investasi membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045, dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan tangguh”, demikian tulisan Fahri dalam akun X-nya.
Dian berharap, belum mulainya program makan bergizi gratis di NTB tidak membuat Presiden Prabowo marah.
“Ya, walaupun kita semua tahu program ini begitu penting buat beliau, apalagi untuk NTB. NTB itu rumah kedua dia. Sepanjang nyalon, daerah ini adalah lumbung suaranya,” pungkas Dian.
Pemprov Tidak Ingin Buru-buru
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi mengaku, tidak ingin terlalu terburu-buru mengeksekusi program tersebut. Pihaknya terlebih dulu mematangkan segala persiapan untuk pelaksanaannya.
“Kita akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Seperti TNI, untuk memastikan saat mengeksekusi program tersebut berjalan tanpa kendala,” jelas Gita, Senin, 6 Januari 2025.
Di sisi lain, Gita ingin memastikan stok kebutuhan pokok dari pelaksanaan program ini tidak mengganggu kebutuhan masyarakat. Sebab takutnya bisa memicu inflasi.
“Ini ingin kita bentuk rantai hulu-hilir yang sebaik-baiknya,” ujar Gita.
Alasan lain belum terlasakan lantaran peralatan memasak belum tersedia. Selain itu, terdapat banyak oknum yang bergerilya menawarkan diri sebagai penyedia makanan bergizi.
Adapun kebutuhan peralatan memasakan yang harus tersedia, seperti meja, kompor dua tungku, kitchen sink, Cgezt freezer yang 200 liter, dan meja palet.
“Pemerintah tidak ingin gegabah mengambil keputusan untuk memulai program tersebut. Tunggu sampai segala sesuatu siap, kita akan luncurkan,” ungkapnya. (*)
