Bali (NTBSatu) – Air menjadi isu yang serius di forum internasional sejak diinisasi World Water Council tahun 1997. Bank Dunia memperkirakan kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi
sampai 6 persen hingga tahun 2050.
Namun situasi itu berbanding terbalik pada sikap negara negara maju yang tidak memperlakukan khusus krisis air. Sikap ini yang mendorong kritik asosiasi parlemen dunia dalam ajang World Water Forum (WWF) yang sedang berlangsung di Bali, Tanggal 18 – 25 Mei 2024.
Saat sesi pembukaan Parliamentary Meeting on the occasion pada World Water Forum, Ketua DPR RI Puan Maharani mengkritisi sikap dunia global yang mengabaikan air sebagai isu utama. Negara negara maju, hanya mementingkan persenjataan dan kompetisi ekonomi.
“Sayangnya perhatian dunia saat ini tidak ditujukan untuk menangani ancaman krisis air dan krisis lingkungan. Dunia fokus pada ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Rivalitas kekuatan besar dan kompetisi ekonomi antar negara,” kritik Puan Maharani saat menyampaikan sambutan dalam Opening Session Parliamentary Meeting on the occasion of the 10th World Water Forum.
Parlemen dunia melihat negara negara maju sedang berlomba memoderinisasi anggaran persenjataan. Dibuktikan anggaran militer tahun 2023 meningkat jadi 2,4 triliun USD. Berbanding terbalik dengan treatment pada krisis air.
Studi Bank Dunia menyebut, untuk pembelanjaan sektor perairan hanya 164 miliar USD. Sedangkan komitmen pendanaan negara negara maju untuk perubahan iklim bagi negara berkembang, hanya 100 Miliar USD per tahun.
“Ini artinya, belanja global untuk sektor air kurang dari 10 persen dari belanja militer,” sesal Politisi PDI Perjuangan ini.
Saat sama, organisasi pangan dan pertanian dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) mencatat, hampir 200 miliar manusia alami absolute water scarcity atau kelangkaan air mutlak.
Puan mengajak membayangkan, jika negara maju menaruh perhatian pada masalah air bersih, maka sama dengan memberikan bantuan pendanaan bagi negara berkembang dan miskin.
Namun terjadi misalokasi alokasi pembiayaan air, maka Sustainable Development Goals (SDG) tahun 2030 tidak akan tercapai. Jika krisis air bersih dan sanitasi tidak layak.
Ia kemudian mengapresiasi upaya World Water Council, mendorong kesadaran akan hak atas air sejak 1997 di Maroko.
Karena itu, Puan mendorong agar parlemen dunia lebih bertaring dan bertanggungjawab pada konstituen yang memilih. Mulai dari tingkat lokal, nasional dan dunia. Merumuskan langkah strategis agar keterjangkauan air untuk semua orang. (HAK)
