Jakarta (NTBSatu) – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo diblokir oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Jokowi meminta menanyakan persoalan pemblokiran itu ke Pemerintah Prabowo Subianto. “Tanyakan ke Kepala Otorita, tanyakan pemerintah,” kata Jokowi, Sabtu, 8 Februari 2025, mengutip Detik.
Jokowi juga mengaku beberapa kali berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Ia menyebut, hanya bertanya soal kabar Basuki.
“Ya kadang-kadang mengabarkan aja bukan urusan pekerjaan. ‘Sehat Pak Bas’ he-he, ‘keluarga gimana’ gitu aja. Urusan ngabarke (ngabarin),” ucapnya.
Presiden dua periode itu mengaku tidak pernah membahas mengenai IKN dengan Basuki. Ia kembali menegaskan bahwa IKN merupakan urusan pemerintahan.
“(Membahas soal IKN) Itu kan urusan pemerintah, jangan ditarik-tarik, itu urusan pemerintah. (Basuki mengabarkan progres IKN) Nggak ada hubungannya. Progres ya ke Presiden, ke menteri,” pungkasnya.
Pengakuan Menteri PU Sebut Anggaran IKN
Sebelumnya, Dody Hanggodo mengungkap pembangunan IKN belum ada progres karena Menteri Keuangan, Sri Mulyani memblokir anggaran.
Dia menjelaskan blokir berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan terbuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi mendapatkan persetujuan Komisi V DPR.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” kata Dody tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.
Penjelasan Istana
Kepala Presidential Communication Office (PCO) Istana Kepresidenan, Hasan Nasbi, merespons pernyataan Menteri PU, Dody Hanggodo.
Hasan menyebutkan, pemblokiran itu bukan berarti anggaran untuk IKN itu tidak tersedia. Kata dia, anggarannya ada di Otorita IKN dan kementerian. Ia memastikan IKN akan terus berjalan.
“Yang jelas komitmen dari presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan? Bahwa selama lima tahun ke depan presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” kata Hasan, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025. (*)
