Kisah Budi Arie: Siangnya Minta DPR Naikkan Anggaran, Sorenya Dipecat Prabowo
Mataram (NTBSatu) – Kisah politik mengejutkan datang dari Ketua Umum Projo sekaligus Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.
Pada Senin siang, 8 September 2025, ia masih sibuk menghadiri rapat bersama Komisi VI DPR untuk membahas anggaran kementeriannya.
Namun, beberapa jam kemudian, Presiden Prabowo Subianto justru mencopotnya dari jabatan Menteri Koperasi. Kursi yang kosong Budi Arie langsung masuk Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono.
Dalam rapat DPR, Budi Arie menyampaikan rencana kerja Kementerian Koperasi tahun anggaran 2026.
Ia menuturkan bahwa pagu anggaran kementerian mencapai Rp 937 miliar. Namun, menurutnya, jumlah tersebut tidak cukup untuk menopang kebutuhan program yang terus berkembang.
“Usulan anggaran tambahan ini berdasarkan pertimbangan validasi organisasi yang juga memerlukan reposisi atas struktur organisasi existing,” kata Budi Arie ketika memaparkan usulannya sebesar Rp 7,8 triliun, mengutip Kompas.com, Selasa, 9 September 2025
Anggaran Koperasi Merah Putih
Budi Arie juga menekankan pentingnya digitalisasi koperasi, terutama bagi Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, penerapan sistem cashless mampu meningkatkan transparansi sekaligus menutup celah kecurangan.
“Karena dengan cashless ini, kita memitigasi kemungkinan fraud dan salah kelola di Kopdes Merah Putih,” ujarnya.
Meski siang hari aktif membahas program dan strategi kementerian, kabar mengejutkan muncul sore harinya.
Presiden Prabowo mengumumkan reshuffle kabinet dan memutuskan mencopot Budi Arie dari jabatannya.
Kepada wartawan usai rapat, Budi Arie mengaku belum mengetahui rencana perombakan tersebut. Ia hanya menegaskan komitmennya untuk tetap bekerja bagi masyarakat.
“Belum, kita kerja saja ngurus rakyat ya. Fokus ngurus rakyat,” ucapnya.
Budi Arie juga membantah isu sudah mendapat undangan dari Istana. Ia bahkan menyebut isu reshuffle hanya muncul dari pemberitaan media.
“Enggak, belum ada pemberitahuan, kenapa kamu bikin isu sendiri?,” tanyanya.
Meski begitu, Budi Arie tetap mengingatkan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden. Ia enggan berspekulasi soal kemungkinan penggabungan Kementerian Koperasi dengan Kementerian UMKM.
“Semuanya hak prerogatif Presiden. Kita fokus ngurus rakyat ya. Halah, itu hak prerogatif Presiden,” ungkapnya.
Reshuffle ini menambah daftar menteri era Jokowi yang masuk mutasi Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih. Keputusan terhadap Budi Arie pun menjadi sorotan publik karena terjadi hanya berselang beberapa jam setelah ia rapat di DPR RI untuk meminta tambahan anggaran. (*)
