“Beberapa provinsi juga lebih parah dari kita. Ada yang merasionalisasi sebesar 2 triliun. Kita sekarang hanya tersisa Rp260 miliar,” terangnya.
Kendati masih memiliki sisa utang, Gita meyakini di tahun 2024 ini kondisi fiskal daerah akan berada dalam kondisi yang lebih sehat dibandingkan sebelumnya.
Bahkan di tahun 2025 nanti, ia memastikan semuanya akan jauh lebih baik. Sehingga siapapun kepala daerah berikutnya mendapatkan kondisi APBD yang sehat sebagai modal untuk mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.
“Dan itu adalah tugas dan tanggungjawab saya. Maka yang kemarin Alhamdulillah kita sudah berhasil menagih Dana Bagi Hasil (DBH) dari PT AMNT,” bebernya.
Baca Juga: APH Senggigi Sentil Masalah Usaha Karaoke Ilegal yang Kian Menjamur
Keyakinan mantan Kepala DPMPTSP NTB itu buka tanpa sebab, ia mengaku sangat realistis dengan kondisi APBD 2024.
Apalagi dengan adanya penyetoran DBH dari PT AMNT tahun 2020 – 2021 sebesar Rp107 miliar, menjadi salah satu faktor bakal sehatnya APBD 2024.
Belum lagi DBH PT AMNT tahun 2022 – 2023 yang diperkirakan lebih besar dari tahun sebelumnya. (MYM)
Baca Juga: Petani Lombok Timur Keluhkan Harga Pupuk Subsidi yang Mahal dan Langka
