Hari Anti Korupsi Sedunia, Ini Kasus yang Mengendap di Kejati dan Polda NTB

Mataram (NTBSatu) - Pada peringatan Hari Anti Korupsi, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dan Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) masih memiliki sejumlah kasus korupsi yang masih mengendap hingga kini. Meskipun upaya pemberantasan korupsi terus digelorakan, beberapa kasus tampaknya masih memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan catatan NTBSatu, sejumlah kasus korupsi di tingkat Kejati dan Polda NTB belum berhasil diadili dan diproses secara tuntas sampai saat ini. Sementara itu, Hari Anti Korupsi seharusnya menjadi momentum peringatan dan komitmen untuk memberantas korupsi, namun kenyataan bahwa beberapa kasus masih menggantung tanpa kejelasan penyelesaian. Berikut ini sederet tunggakan Kasus Korupsi yang masih mengendap di Kejati dan Polda NTB. Berita Terkini: Kejati NTB Penyertaan modal Kabupaten Bima Nilai penyertaan modal itu jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) NTB, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima tahun 2021. Penyidik menemukan kejanggalan pada penyertaan modal tersebut, lantas menerbitkan surat perintah penyelidikan (Sprintlid) Nomor: PRINT-03/N.2/Fd.1/03/2023. Sprintlid Kajati NTB ditindaklanjuti dengan meminta keterangan kepada sejumlah Direktur BUMD. Mereka diperiksa soal rentang waktu penyertaan modal dari tahun 2005 sampai tahun 2023. Kasus PTAM Giri Menang Pekerjaan instalasi bangunan dan gedung, yakni pembangunan gedung peralatan produksi, pembangunan gedung garam, pembangunan ruang seksi baca, pembangunan gedung Kantor Cabang Narmada tahap I dan II, serta pembuatan interior ruang pelayanan kantor Narmada. Dari uraian laporan, terdapat kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah item pengerjaan. Misalnya pengerjaan sumber tahun 2019 dengan anggaran Rp 4 miliar dan diduga terjadi kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 200 juta. Sementara, pengerjaan instalasi sumber tahun 2020 dengan anggaran Rp 4 miliar diduga terjadi kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 900 juta Dugaan kekurangan volume pekerjaan terjadi juga pada pengerjaan instalasi bangunan gedung tahun 2019 dengan anggaran Rp2 miliar. Begitu juga dengan pengerjaan yang sama pada tahun 2020. Pelapor menduga ada kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 300 juta. Selain itu, diduga ada penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan jabatan terkait pemungutan pembayaran retribusi sampah. Pungutan retribusi sampah disatukan dalam rekening tagihan pelanggan PT Air Minum Giri Menang. Berita Terkini: Disamping itu, ditemukan kelompok III (instansi dan kelompok usaha) dan kelompok IV dikenakan retribusi Rp 250 ribu per bulan. Sesuai aturan kelompok tersebut seharusnya membayar Rp 200 ribu per bulan. Rumah ibadah semestinya tidak dikenakan retribusi, namun ditemukan fakta tetap dikenakan retribusi. Kasus Bandara Sekongkang, Sumbawa Barat Advokat Yan Mangandar, SH., MH, melaporkan adanya indikasi dugaan korupsi pembangunan Bandara Sekongkang ke Kejati NTB pada 18 April 2023. Laporan itu menjelaskan, Pemda melalui Bupati KSB, Musyafirin telah bersepakat bahwa PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) yang akan mengelola dan membangun infrastruktur penunjang Bandara Sekongkang. Pertemuan antara orang nomor satu di KSB dengan pemegang saham PT AMNT dilakukan di Jakarta pada 22 Maret 2017. Dalam kesepakatan itu seluruh infrastruktur penunjang untuk keselamatan penerbangan akan dibangun oleh PT AMNT melalui program hibah. Hingga kini, dalam perjalanannya pembangunan Bandara Sekongkang bermasalah. Padahal sejak Tahun 2019 ternyata PT AMNT telah melakukan Kerjasama pengelolaan bandara sekongkang. Polda NTB Kasus Kapal Dishub Bima Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal oleh Dishub Bima tahun 2021 ini sudah diusut Polda NTB sejak tahun 2021 lalu. Diketahui, proyek pengadaan empat unit kapal kayu di Dishub Kabupaten Bima dikerjakan oleh CV Sarana Fiberindo Mandiri. Hal itu sesuai surat perjanjian kontrak kerja Nomor: 990.550/100/DISHUB/VIII/2021 tertanggal 5 Agustus 2021. Periode pelaksanaan selama 132 hari kalender kerja, terhitung sampai 15 Desember 2021. Berita Terkini: Kasus ini juga sudah naik ke tahap penyidikan setelah sebelumnya diterbitkan surat penugasan penanganan kasus nomor SP-Gas/12/V/2022 Ditreskrimsus Polda NTB. Hasilnya, sebanyak 30 saksi telah diperiksa pada proyeksi senilai Rp3,9 miliar tersebut. Kasus bawang merah Bima Pengadaan benih bawang merah Bima menjadi temuan Itjen Kementerian Pertanian. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Itjen Pertanian tahun 2017, pengadaan benih bawang ini merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 miliar. Pengadaan benih bawang merah pada tahun 2016 dilakukan pada dua tahap. Pertama dijatah Rp26 miliar lebih dan dikerjakan PT LB dengan nilai kontrak Rp24,34 miliar. Tahap kedua, Rp16 miliar lebih yang dikerjakan PT QPI dengan nilai kontrak sebesar Rp16,11 miliar. Hingga saat ini kasus tersebut belum menetapkan satupun tersangka. Padahal puluhan saksi telah dipanggil dan diperiksa. Antara lain, 23 kelompok tani dari 13 Kecamatan di Bima. Kemudian beberapa pejabat Dinas Pertanian Bima. Terakhir rekanan yang memenangkan pengadaan benih bawang merah. Kasus GOR Bima Proyek GOR Bima yang bertempat di Desa Mpunda, Kabupaten Bima memakan anggaran sebesar Rp11,2 miliar lebih. Tahun 2019, proyek itu dikerjakan PT Kerinci Jaya Utama yang berada di Kota Mataram. Dalam perinciannya, anggaran digunakan untuk membangun tribun penonton. Namun, hingga batas akhir pengerjaannya proyek tersebut tidak selesai. Akibatnya, PT Kerinci Jaya Utama harus membayar denda sebesar Rp192 juta. Penangan kasus ini juga sempat ditunda penyidik Polda NTB, karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meninggal dunia. Dalam kasus ini muncul kerugian negara. Kerugian itu muncul berdasarkan hasil cek fisik penyidik. Bangunan tersebut dianggap tidak sesuai dengan perencanaan awal. Berita Terkini: Kasus pemotongan gaji guru honorer di Lombok Barat Sebanyak 100 guru honorer di Lombok Barat diduga gajinya dipotong oknum pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat. Diketahui, per guru gajinya dipotong sebesar Rp500 ribu. Uang hasil pemotongan itu diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Salah satunya membayar utang. Dari proses penyelidikan, penyidik telah mengantongi dua alat bukti. Begitu juga dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kasus itu kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidik menerapkan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski telah mengantongi dua alat bukti, namun hingga saat ini penyidik belum menetapkan satu tersangka pun. (SAT).