Menurut laporan DPRD Lombok Timur, dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) 2024 harus menyelaraskan kebijakan Pusat dengan potensi dan kondisi daerah.
DPRD Lombok Timur menggarisbawahi enam potensi dan kondisi daerah sebagai pertimbangan utama penetapan APBD 2024, yaitu:
Baca Juga : Selain Pj Gubernur NTB, Ipar Mantan Wali Kota Bima Juga Diperiksa KPK
- Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
- Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
- Penurunan stunting
- Pengendalian inflasi
- Peningkatan investasi
- Pembangunan infrastruktur.
Selain itu, sebagai salah satu Pemerintah Daerah yang berakhir periode Perencanaan Jangka Menengahnya pada tahun 2023, Pemkab Lombok Timur juga perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
“APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi,” bunyi laporan tersebut. (MKR)
Baca Juga : Pj Gubernur NTB Minta KPK Undur Jadwal Pemeriksaan
