“Mereka punya pondok sendiri. Sehingga pendidikan yang ditempuh di luar pendidikan yang dilakukan pemerintah,” ungkapnya.
Namun saat ditanya lokasi Ponpes yang diduga menganut aliran radikalisme, Ruslan enggan menyebut.
“Salah satunya diduga di Bima. Tapi itu masih kita pantau,” ujarnya.
Baca Juga : NPHD Ditandatangani, Rp14,124 Miliar untuk Pilkada Kota Bima
Saat ini, pemerintah sedang mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, agar para orang tua maupun siswa mau bersekolah di sekolah umum milik pemerintah.
“Kita diskusikan bagaimana peran pemerintah untuk masuk agar mereka mau bersekolah di sekolah umum,” jelas Ruslan.
Baca Juga : Tolak Putusan MK yang Bisa Langgengkan Politik Dinasti, Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD NTB
