Daerah NTB

Visi ‘Maju Melaju’ Tapi Minta Pejabatnya Mundur, Apa Maksud Pj. Gubernur NTB?

Bagaimana pendapat pengamat?

Pengamat Kebijakan Publik UIN Mataram Dr. Ihsan Hamid berpendapat, situasi ini lazim pada sebuah transisi sebuah kepemimpinan.

Tapi, gebrakan yang terlalu dini, bisa saja memicu turbulensi.

“Namun saya kira untuk triwulan pertama ini sebaiknya Pj Gubernur fokus memperkuat tata kelola keuangan dan tata kelola birokrasi saja dulu dengan personel SDM atau pejabat yang sudah ada,” paparnya saat dihubungi NTBSatu Minggu, 24 September 2023.

Tagline Maju Melaju sebuah isyarat untuk melanjutkan pembangunan yang telah berjalan.

IKLAN

Tapi visi itu dianggap Saipul Hamdi justru bertentangan gebrakan awal yang akan melakukan mutasi jajaran OPD.

Rotasi atau mutasi terlalu dini dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja birokrasi yang sudah berjalan.

“Sehingga beliau fokus saja menata pekerjaan-pekerjaan Pemprov NTB yang masih belum selesai atau minus, seperti menata tata kelola keuangan daerah, mengurangi kemiskinan, menurunkan stunting dan lain lain. Saya kira Pak Gita lebih baik fokus kesitu saja,” jelasnya.

Jangan Terjebak Seremoni

Dewan Pengawas Forum Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Hendriadi Djamal senanda dengan Saipul Hamdi.

Terlepas dari hiruk pikuk pernyataan “warning” pejabat OPD, Pj Gubernur perlu mengingat fokusnya pada sejumlah persoalan mendasar di daerah.

Satu persatu dirinci Hendriadi, di antaranya, membereskan kondisi daerah yang sedang berada di ambang siaga darurat kekeringan dampak El Nino. Apalagi harga beras mulai naik sebagai imbas kekeringan yang hampir merata di wilayah NTB.

Hendriadi juga menyinggung kemiskinan. “Tuntaskan kemiskinan ekstrim sesuai Inpres, harus nol di tahun 2024,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar Pj melakukan normalisasi atau menyehatkan anggaran belanja dengan mengambil momentum APBD perubahan.

Tapi ia sepakat soal restrukturisasi birokrasi.

“Pilih yang mau fokus dan kerja cepat,” sarannya.

Saran kelima dan keenam, hendri mendorong Gita Ariadi fokus pada target capaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan segera kendalikan inflasi agar harga pangan terjangkau.

“Hindari agenda seremonial yang unfaedah juga,” tutupnya.

Baca Juga :

Laman sebelumnya 1 2 3 4 5Laman berikutnya

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button