Dikatakan Amry, puluhan mahasiswa yang kuliah di Sudan itu, tidak ter-cover oleh beasiswa NTB yang merupakan beasiswa dari program Pemprov NTB. Namun, mahasiswa-mahasiswa tersebut berkuliah dengan bantuan beasiswa dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB dan biaya pribadi.
Sehingga, menurut Amry, jika para mahasiswa tersebut menginginkan bantuan dari Pemprov NTB atau Pemerintah Daerah (Pemda), harusnya ada koordinasi terlebih dulu dari mereka. Sehingga Pemprov NTB tau, apa yang menjadi keinginan dari mahasiswa tersebut.
Baca Juga:
- Di Balik Sengkarut PPDB SMA di NTB: Pendaftar 4.000, Daya Tampung 2.000
- PPDB SMA di Mataram Diduga Diwarnai Transaksi Uang
- SMA Minim Siswa Saat PPDB Diperbolehkan Terima Siswa Sampai 31 Agustus 2023
- Ombudsman RI Desak Kepala Daerah Bersikap Tegas Tuntaskan Masalah PPDB
- Hasil Investigasi Ombudsman RI Soal PPDB Segera Disampaikan ke Kemendikbudristek
“Yang jelas sampai hari ini kalau misalnya minta partisipasi Pemda atau minta dukungan Pemda, ya pastilah mereka ada komunikasinya dulu dengan kita,” ujarnya.
Dalam hal ini, Pemprov NTB menginginkan agar para mahasiswa atau pihak pemberi beasiswa tersebut punya inisiatif untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Misalnya, jika mahasiswa tersebut ingin berangkat lagi atau sebagainya bisa dikomunikasikan dan ditindaklanjuti.
“Paling tidak datanglah dulu secara non formal kek atau apa kek supaya kita tau dia masih berhasrat untuk kuliha atau gimana,” jelasnya. (MYM)
