Mataram (NTB Satu) – Proses pembahasan anggaran Pilkada NTB sampai saat ini masih berada di meja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB.
Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengeluhkan mengenai keterlambatan pembahasan yang dilakukan oleh TAPD dalam mensinkronisasi anggaran Pilkada NTB bernilai sebesar Rp 250 miliar setelah dipangkas Rp127 miliar akibat dari dihapusnya pembiayaan berdasarkan standar dari situasi Covid-19.
“Memang Pemprov saya lihat agak lamban dalam prosesnya. Harusnya mereka juga sudah harus mengundang Kabupaten Kota untuk membicarakan tentang cost sharing, karena yang menginisiasi sharing itu kan Pemprov,” ujar Suhardi Soud setelah menghadiri acara Gebyar Cerdas Memilih di RRI Mataram Rabu 31 Mei 2023.
Ia melanjutkan tentang alur cost sharing yang perlu diperjelas. Menurutnya Pemprov harus segera membuat skema pembiayaan dalam proses pelaksanaan Pilkada.
“Misalnya skemanya bagaimana cost sharing apakah sama seperti pilkada 2018 atau ada skema baru, kita serahkan kepada mereka pemilik anggaran,” katanya.
Anggaran Pilkada yang mencapai Rp250 Miliar itu, menurutnya akan bisa mencukupi segala kebutuhan Pilkada nantinya.
“Kita anggap cukup ketika kita sudah ajukan, tapi detailnya nanti dibicarakan lagi,” pungkasnya.
Untuk penyerahan anggaran dari Pemprov ke KPU NTB tahun ini menurutnya harus diserahkan 40 persen terlebih dahulu dari total anggaran yang diajukan oleh KPU NTB.
“Tapi surat dari Kemendagri harus sudah tersedia 40 persen,” imbuhnya.
Suhardi mengatakan, pembahasan anggaran Pilkada merupakan kewenangan dari Pemprov, sedangkan pihaknya hanya mengikuti saja apa yang telah disepakati.
“Pemprov itukan pasti taat sama surat Mendagri, kalau Mendagri bilang 40 persen tahun ini pasti diikuti, tapi soal tahapan mekanisme kita serahkan ke Pemprov. Kita kan berhak mengajukan saja, soal sharing soal diskusi mereka dengan Pemda Kota Kabupaten itukan tugas mereka,” tandasnya.
Sebelumnya Sekda NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan untuk membahas dan mensikronisasi anggaran Pilkada NTB di tahun 2024 mendatang bersama dengan seluruh sekda se-NTB.
Disamping dalam membahas segala anggaran untuk keperluan Pilkada NTB, ketua TAPD ini juga akan mengukur kemampuan setiap keuangan daerah dalam proporsi pemberian dana hibah provinsi untuk keperluan Pilkada 2024.
Anggaran Pilkada telah diusulkan sejak September 2022 oleh KPU NTB, Gita mengatakan setelah usulan itu akan dilakukan pembahasan bersama dengan seluruh stakeholder.
Setelah pembahasan anggaran tersebut, ia memperkirakan pengesahan untuk anggaran Pilkada akan memakan waktu 6 hingga 7 bulan sampai diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Untuk angka finalnya November dan Desember,” katanya. (ADH)
