Mataram (NTBSatu) – Ombudsman RI Perwakilan NTB menerima sejumlah pengaduan terkait kebijakan sekolah yang melarang siswa mengikuti ujian. Alasannya, karena belum membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
Kepala Keasitenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman NTB, Arya Wiguna mengatakan, beberapa orang tua datang dan mengeluh karena anaknya tidak bisa ikut ujian. Para siswa tidak mendapat kartu ujian semester karena belum melunasi BPP.
Baca Juga : Hasil Studi: Semakin Mewah dan Mahal Cincin Perkawinan, Semakin Besar Kemungkinan Bercerai
Padahal di antara siswa ada yang memegang kartu KIP dan Surat Keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial.
“Ada juga siswa yang sudah membayar BPP bulan November, tapi tidak mendapatkan kartu ujian karena belum melunasi sampai dengan bulan Desember 2023,” katanya, Senin, 27 November 2023.
Menurutnya, kebijakan sekolah masuk dalam kategori perbuatan maladministrasi. Juga tidak bisa dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.
Baca Juga : Pj Bupati Telusuri “Intel” Pemkab Lombok Timur yang Kedapatan Cawe-cawe Pemilu
