Mataram (NTB Satu) – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB telah mempelajari penyebab dari sebagian masyarakat yang telat bayar Pajak Kendaraan Bermotor. Bappenda NTB pun telah memahami penyebab adanya masyarakat yang telat bayar Pajak Kendaraan Bermotor.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Bappenda NTB, Muhari Isnaeni melihat beberapa kalangan masyarakat yang telat bayar Pajak Kendaraan Bermotor. Isnaeni merasa ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat belum sempat membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
“Saya mempercayai bahwa masyarakat sebenarnya bersedia membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Namun, peristiwa pandemi Covid-19 membuat perekonomian masyarakat lumpuh,” ujar Isnaeni, Rabu, 6 Mei 2023.
Masyarakat banyak mengalami permasalahan. Sehingga, masyarakat mengalami banyak sekali benturan, termasuk pada bidang ekonomi.
Selain itu, masyarakat juga perlu membayar sekolah bagi anak-anaknya. Sehingga, masyarakat harus menunda pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
“Kami pun memahami hal tersebut. Masyarakat pasti mendahulukan kebutuhan pokok dan dasar,” terang Isnaeni.
Isnaeni mengimbau kepada masyarakat agar tidak lalai membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Sebab, Bappenda NTB senantiasa membantu masyarakat.
Bappenda NTB bahkan telah menyediakan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang memakai sistem non-tunai. Bappenda NTB telah membekali seluruh unit untuk senantiasa membantu masyarakat.
Bappenda NTB meminta kepada masyarakat untuk saling membantu satu sama lain.
“Kami memungut pajak yang akan memberi manfaat masyarakat. Mari taat pajak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandas Isnaeni. (GSR)
Lihat juga:
- Netizen Lancarkan “Serangan” setelah Mobil Damkar Diminta Bayar Parkir saat Bertugas
- Ratusan Mahasiswa Tamsis Bima Bakal Diwisuda, Ada yang Lulus Hanya 3,5 Tahun
- Wagub NTB Umi Dinda Klarifikasi Penundaan Mutasi: Terkendala Rekomendasi Kemendagri
- PKBI NTB: Bentuk Satgas PPKS, Batalkan Peleburan DP3AP2KB
- Terkendala Undangan, Mutasi Pejabat Pemprov NTB Sore ini Molor
- PKN Soroti Fraksi di DPRD NTB yang “Diamkan” Kisruh DAK
