Mataram (NTBSatu) – FITRA NTB melakukan survei terhadap 54 rumah tangga nelayan di lima desa pesisir di Kabupaten Lombok Timur, dan hasilnya mengungkap krisis sanitasi dan air bersih masih membelit masyarakat setempat.
Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda mengatakan, temuan tersebut berasal dari audit sosial tersebut menjadi dasar advokasi berbasis bukti untuk mendorong perbaikan layanan dasar dan penganggaran kawasan pesisir.
“Kajian kebijakan anggaran, hasil asesmen pengadaan, dan hasil audit sosial layanan menjadi amunisi kerja advokasi,” kata Ramli, Senin, 27 Juli 2026.
Ramli menyampaikan, pihaknya mengumpulkan data menggunakan aplikasi KoboCollect di Desa Sekaroh, Pemongkong, Paremas, Seriwe, dan Ketapang Raya, Kabupaten Lombok Timur dengan melibatkan 54 rumah tangga nelayan sebagai responden.
Hasilnya, 70 persen rumah tangga belum memiliki jamban pribadi. Ramli mengatakan, angka tersebut bertolak belakang dengan laporan pemerintah yang menyebut seluruh wilayah telah mencapai status Buang Air Sembarangan Nol (Basno).
“Sebanyak 70 persen tidak punya jamban sendiri. Padahal laporan pemerintah sudah 100 persen Basno,” ujar Ramli.
Ramli menjelaskan, warga tanpa jamban masih buang air besar di sawah, pantai, dan lokasi terbuka lainnya. Kondisi itu memicu berbagai gangguan kesehatan masyarakat pesisir.
Data survei mencatat keluhan penyakit kulit, infeksi jamur, diare, demam berdarah, hingga cacingan mendominasi laporan kesehatan rumah tangga selama enam bulan terakhir.
Survei juga menunjukkan 69 persen rumah tangga membeli air bersih menggunakan jeriken maupun mobil tangki karena layanan perpipaan belum memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir.
Ramli mengungkapkan, jaringan distribusi air dari PDAM dan SPAM sebenarnya telah menjangkau sebagian permukiman. Namun, banyak warga belum menikmati layanan tersebut karena air tidak mengalir ke rumah.
“Ada yang sampai (saluran air PDAM/SPAM), tapi airnya tidak mengalir. Meteran ada, tapi yang keluar angin,” katanya.
Warga Terpaksa Beli Air
Akibat kondisi tersebut, warga membeli satu tangki air bersih seharga Rp150 ribu. Bahkan, sebagian keluarga mengeluarkan Rp200 ribu hingga Rp300 ribu setiap bulan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Ramli menjelaskan, biaya tersebut mencapai sekitar 40 persen pengeluaran rumah tangga. Harga air bahkan meningkat ketika musim tanam tembakau karena penyedia memprioritaskan petani.
Hasil survei juga mencatat sebagian besar warga membakar sampah di sekitar rumah. Sebagian lainnya membuang sampah ke sungai atau laut Kondisi tersebut terjadi, karena kawasan pesisir belum memiliki tempat penampungan sementara dan layanan pengangkutan sampah.
Ramli mengatakan, nelayan kecil juga menghadapi biaya melaut yang terus meningkat. Mereka harus mencari ikan hingga 15 sampai 20 mil dari garis pantai.
Menurut Ramli, usaha budidaya mutiara, pariwisata, dan kegiatan lainnya mengurangi ruang tangkap nelayan.
“Kondisi tersebut memaksa mereka menghabiskan lebih banyak bahan bakar melaut,” tambahnya.
Ramli menjelaskan, pihaknya sebelumnya mendampingi nelayan tradisional Jerowaru memperjuangkan akses subsidi bahan bakar. Advokasi tersebut berhasil menghadirkan SPBUN melalui hibah Kementerian Koperasi bagi nelayan setempat.
Setelah itu, Ramli mengajak perempuan pesisir memetakan persoalan rumah tangga. Mereka menetapkan keterbatasan akses air bersih dan persoalan sampah sebagai dua isu prioritas.
“Persoalan yang dihadapi ibu-ibu adalah persoalan air yang paling prioritas di rumah tangga,” kata Ramli.
FITRA kemudian menyusun hasil audit menjadi factsheet, policy brief, dan rilis media. Tim membawa dokumen tersebut saat audiensi bersama Bappeda NTB, PUPRPKP NTB, Dinas Kesehatan NTB, dan DPRD NTB.
Ramli mengatakan advokasi tersebut mulai menghasilkan pembangunan jaringan distribusi air di Sekaroh, studi kelayakan TPST Jerowaru, serta pembangunan 50 unit MCK di Desa Seriwe, Sekaroh, dan Pemongkong melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Advokasi berbasis bukti sangat besar pengaruhnya untuk memengaruhi pengambil kebijakan dan membangun dukungan publik,” kata Ramli. (*)
