Mataram (NTBSatu) – Sengkarut anggaran Rp19,3 miliar untuk pembangunan fasilitas Balai Latihan Kerja atau BLK baru di Kelurahan Bertong, Sumbawa Barat, sampai ke telinga Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said membenarkan pihaknya menaruh mengatensi terkait proyek tersebut. Kejaksaan akan terlebih dahulu melakukan pengecekan sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Kita cek dulu. Yang jelas semua, kita tindaklanjuti,” katanya, Rabu, 15 Juli 2026.
Zulkifli memilih tak merincikan bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan. Namun, ia menegaskan, pihaknya melakukan telaah setiap informasi yang mengarah pada dugaan penyimpangan penggunaan anggaran.
Sebelumnya, Pemkab Sumbawa Barat mengucurkan anggaran Rp19,3 miliar dalam APBD tahun 2026 untuk pembangunan fasilitas BLK baru di Kelurahan Bertong.
Kebijakan ini menuai sorotan tajam. Karena kondisi gedung BLK Poto Tano sudah lama mangkrak. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi proyek baru tersebut di tengah keberadaan aset lama.
Menjawab itu, Kepala Disnakertrans Sumbawa Barat, Slamet Riadi menjelaskan, pihaknya memiliki asas manfaat dan landasan analisis yang kuat untuk proyek tersebut.
“Kebijakan pembangunan BLK Bertong lahir dari proses perencanaan yang matang,” katanya, Senin, 13 Juli 2026.
Hasil penilaian tim ahli, memastikan struktur utama gedung lama sangat berbahaya bagi keselamatan. Kerusakan parah pascagempa tektonik 2018 membuat bangunan itu tidak layak guna.
Pemerintah menilai, opsi rekonstruksi fasilitas lama menelan biaya yang sangat tinggi. Langkah membangun gedung baru tahan gempa menjadi pilihan yang jauh lebih ekonomis.
“Gedungnya sekarang tidak representatif untuk tempat pelatihan, karena mau roboh,” ujar Slamet.
Faktor Lingkungan Percepat Kerusakan
Faktor lingkungan pesisir juga mempercepat kerusakan material logam dan beton bangunan Poto Tano. Paparan kadar garam tinggi memicu pembengkakan biaya pemeliharaan berkala.
“Hasil kajian menyimpulkan biaya perawatan akibat korosi di pesisir terlampau mahal,” tutur Slamet.
Saat ini, pemerintah memindahkan seluruh aktivitas pelayanan ke gedung Sentra IKM terdekat. Langkah darurat ini menjaga kelangsungan pelayanan administrasi ketenagakerjaan daerah.
Pemerintah memindahkan pusat pelatihan ke Kecamatan Taliwang, Kelurahan Telaga Bertong sebagai pusat pemerintahan daerah. Langkah ini untuk memperluas aksesibilitas. Karena wilayah tersebut memiliki konsentrasi penduduk terbesar.
Lokasi baru di Kelurahan Bertong memangkas biaya transportasi para pencari kerja secara signifikan. Ia mengklaim masyarakat lebih mudah menjangkau program peningkatan kompetensi tanpa kendala jarak.
Pihak dinas merancang kapasitas tampung gedung baru dengan skala yang jauh lebih luas. Langkah ini bertujuan untuk mengakomodasi lebih banyak peserta pelatihan setiap tahun.
“Kami menyiapkan gedung baru dengan variasi jurusan keahlian yang lebih banyak,” kata Slamet.
Fasilitas baru tersebut menyediakan program pelatihan sektor tambang dan non-tambang. Kurikulum pelatihan berfokus penuh pada penyerapan tenaga kerja lokal secara cepat.
Kedekatan lokasi pelatihan dengan pusat aktivitas ekonomi mempercepat kemitraan strategis dengan dunia usaha. Pemerintah menjamin proyek ini mampu mendongkrak serapan kerja secara nyata.
Pemkab Sumbawa Barat tetap mempertahankan aset lama di Poto Tano melalui program reorientasi fungsi. Kawasan strategis tersebut bakal beralih menjadi pusat pendukung logistik dan pelabuhan. “Pemerintah akan menyulap eks BLK Poto Tano menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi pesisir,” pungkas Slamet. (*)
