Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa memperkuat kesiapan sektor kesehatan dalam menghadapi bencana. Persiapan itu mencakup tenaga kesehatan, sistem peringatan dini, respons kesehatan, hingga pelibatan masyarakat.
Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Aris Dwi Atmoko, S.E., mengatakan pihaknya menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat respons kesehatan ketika bencana terjadi.
“Kita punya tim respons bencana yang terdiri dari beberapa unsur. Kita juga melihat kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan orang dengan kondisi tertentu. Setelah bencana, kita juga memperhatikan kesehatan mental masyarakat,” ujarnya kepada NTBSatu, Senin, 14 September 2026.
Aris mengakui, jumlah tenaga kesehatan masih terbatas. Meski demikian, pemerintah tetap akan memobilisasi tenaga yang tersedia sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kita memang masih kekurangan tenaga kesehatan. Tetapi tenaga yang ada akan kita mobilisasi sesuai kebutuhan,” katanya.
Kesiapan tersebut juga mencakup pelayanan ketika bencana terjadi pada satu lokasi. Fasilitas kesehatan terdekat menjadi titik awal untuk memberikan respons.
Jika kebutuhan penanganan melebihi kemampuan fasilitas kesehatan setempat, wilayah lain dapat memberikan dukungan. Pola tersebut memungkinkan pemerintah mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Peristiwa tambang di Lantung menjadi salah satu contoh. Saat kejadian tersebut, ambulans dari beberapa wilayah ikut membantu proses evakuasi dan penanganan korban.
Libatkan Masyarakat dalam Deteksi Dini
Selain menyiapkan tenaga kesehatan, Pemkab Sumbawa memperkuat surveilans berbasis masyarakat. Aris menjelaskan strategi tersebut membantu pemerintah memperoleh informasi lebih cepat ketika muncul kondisi kesehatan yang tidak biasa.
“Kalau masyarakat melihat ada kondisi yang tidak biasa, mereka bisa melaporkannya melalui pengawas. Kader atau masyarakat bisa menjadi pengawas,” jelasnya.
Pengawas kemudian meneruskan informasi kepada kepala desa dan tenaga kesehatan. Kepala desa juga dapat menjadi koordinator bersama perangkat desa.
Misalnya, ketika banyak warga mengalami demam tinggi, tenaga kesehatan dapat menindaklanjuti informasi tersebut. Petugas kemudian dapat memeriksa kemungkinan demam berdarah dengue, malaria, atau campak.
Menurut Aris, surveilans berbasis masyarakat juga menjadi salah satu strategi pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran dan tenaga kesehatan.
Edukasi Warga dan Perangkat Desa
Pemkab Sumbawa juga mengedukasi masyarakat dan perangkat desa mengenai penanganan kondisi darurat.
Edukasi tersebut mencakup bantuan hidup dasar, resusitasi jantung paru, serta penanganan awal patah tulang. Pengetahuan dasar itu diharapkan membantu masyarakat memberikan pertolongan awal sebelum tenaga kesehatan tiba.
Dinas Kesehatan mengedukasi masyarakat di Desa Lape, Kecamatan Lape, dan Desa Motong, Kecamatan Utan.
Aris mengatakan pemerintah ingin memperluas surveilans berbasis masyarakat secara bertahap hingga seluruh desa. Dengan begitu, masyarakat dapat menjadi bagian dari sistem deteksi dini masalah kesehatan dan kondisi darurat.
“Harapannya, surveilans berbasis masyarakat ini bisa menjangkau semua desa secara bertahap,” katanya.
Melalui pola tersebut, Pemkab Sumbawa berupaya mempercepat alur informasi dari masyarakat kepada pemerintah desa dan tenaga kesehatan. Langkah itu sekaligus memperkuat respons ketika bencana atau masalah kesehatan muncul di tengah masyarakat. (*)
