Mataram (NTBSatu) – Bumi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah surga bagi si merah pedas dan si ungu gurih. Hamparan ladang cabai serta bawang merah membentang subur, mengukuhkan wilayah ini sebagai salah satu penopang utama lumbung pangan nasional.
Namun, realitas pasar kerap menguji keandalan status tersebut melalui fenomena paradoksal. Tanah tempat tumbuhnya cabai justru menjadi panggung tempat harganya melompat paling liar.
Setiap kali kalender mendekati perayaan hari besar keagamaan atau gelombang agenda besar regional datang, grafik harga cabai dan bawang mendadak meliuk bak roller coaster.
Akhir Tahun (Desember – Januari) 2025, Cabai rawit dan bawang merah mengalami lonjakan ekstrem akibat gangguan cuaca musim hujan dan peningkatan permintaan.
Harga cabai rawit di NTB sempat mencatat rekor kenaikan bulanan lebih dari 50 persen menembus angka Rp200 ribu per kilogram pada periode Nataru. Sementara harga tertinggi bawang merah tercatat Rp70.000 per kilogram.
Kenaikan harga ini terjadi di sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Induk Mandalika dan Pasar Pagesangan di Kota Mataram.
Penyebabnya, stok menipis akibat pengaruh musim dan pergeseran masa panen di daerah produsen. Selain itu, permintaan tinggi dari luar daerah yang menguras ketersediaan pasokan lokal.
Komoditas Penyumbang Kenaikan IPH
Kedua komoditas ini selalu masuk sebagai tiga komoditas paling bergejolak (volatil) di NTB yang memicu Indeks Perkembangan Harga (IPH) daerah berada di jajaran atas nasional.
Lonjakan permintaan pasar menyedot habis pasokan, memaksa konsumen lokal terengah-engah mengejar harga yang membumbung tinggi.
Pemerintah kerap melepas jurus klasik berupa operasi pasar saat harga pangan meledak. Langkah ini menggerojok pasokan komoditas ke titik-titik krusial demi menahan laju inflasi.
Namun, ibarat menyiramkan air pada kobaran api hutan kering, intervensi dadakan tersebut hanya memadamkan gejolak sesaat tanpa menyentuh akar masalah.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Lalu Wiranata, mengakui keterbatasan jurus pemadam kebakaran ini dalam tata kelola pangan daerah.
“Kalau yang langsung, kita terus operasi pasar dengan mendatangkan komoditas yang harganya lagi naik. Biasanya terjadi kalau ada hari-hari besar keagamaan atau event-event tertentu. Tapi operasi pasar ini tidak bisa terus-terusan, tidak bisa bertahan lama. Harus ada penanganan yang mendasar,” ujar Lalu Wiranata, Minggu, 2 Agustus 2026.
Kesadaran atas batas napas operasi pasar mendorong Pemerintah provinsi (Pemprov) NTB mengalihkan kemudi strategi. Mereka menggeser fokus dari panggung hilir (pasar) kembali ke bilik hulu (sawah dan ladang).
Harmoni Pola Tanam: Mengatur Metronom Hulu
Pemerintah merancang langkah terobosan dengan merajut kembali sinergi antara Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Pulau Lombok. Mereka menargetkan penataan ulang metronom produksi melalui pola tanam terstruktur.
Selama ini, cabai menjadi “anak nakal” yang kerap merusak kalkulasi indeks harga harian serta inflasi daerah akibat fluktuasinya yang ekstrem.
Melalui pengaturan jadwal tanam, pemerintah berikhtiar mencegah penumpukan hasil panen pada satu musim yang memicu kelangkaan drastis pada musim berikutnya. Terutama kala musim penghujan tiba, saat tanaman cabai rentan membusuk.
“Saat ini kondisinya relatif stabil. Nah, untuk mengantisipasi hari-hari besar keagamaan berikutnya, dari sekarang kami sudah bersiap. Sudah ada rancangan pola tanam yang memungkinkan cabai tetap bisa ditanam dan dipanen bahkan di musim penghujan,” terang Wiranata.
Strategi penjinakan harga ini tidak berhenti pada hamparan sawah milik petani. Berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI), Pemprov NTB membumikan edukasi ketahanan pangan hingga bangku sekolah.
Para siswa tidak sekadar menghafal teori ekonomi pangan, melainkan memegang langsung tanah, menanam bibit cabai serta tomat dalam polybag, lalu merawatnya di pekarangan rumah. Gerakan ini memecah ketergantungan konsumsi rumah tangga terhadap pasokan pasar.
“Anak-anak sekolah kita ajak belajar menanam cabai dan tomat. Ini gerakan bersama. Urusan pangan dan inflasi tidak bisa hanya dibebankan ke pundak pemerintah saja. Semua harus bergerak ramai-ramai,” tegasnya.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi NTB, Izzudin Mahili mengatakan, pihaknya secara rutin memantau harga komoditas pangan strategis dan stok logistik di berbagai kabupaten/kota untuk mengendalikan inflasi daerah.
“Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, pasokan pangan secara umum terpantau aman dan harga relatif stabil,” ujarnya.
Dengan melakukan beberapa strategi Inspeksi Pasar Berkala, pemerintah dapat memantau fluktuasi harga komoditas strategis (seperti beras, cabai, bawang, dan daging) di pasar-pasar tradisional.
Tak lupa, Gerakan Pangan Murah (GPM) yang mengawal pelaksanaan pasar murah di berbagai titik wilayah NTB guna mengintervensi harga pangan yang naik.
“Terakhir, Kami dengan Dinas dan mitra terkait rutin menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri setiap awal minggu untuk menjaga daya beli masyarakat,” tutup Izzudin. (*)
