Mataram (NTBSatu) – Bencana kekeringan akibat musim kemarau panjang meluas di berbagai wilayah Indonesia sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Agustus 2026.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, Provinsi NTB menjadi salah satu wilayah luar Pulau Jawa dengan sebaran bencana kekeringan paling luas. Hal ini mencakup enam kabupaten/kota dengan frekuensi enam kali kejadian bencana.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengungkapkan kekeringan sudah berdampak pada sembilan Kabupaten/Kota.
”Hingga akhir Juli 2026, kekeringan telah berdampak pada sembilan kabupaten/kota, 50 kecamatan, dan 134 desa. Dengan lebih dari 206 ribu jiwa warga terdampak,” ujar Suharyanto dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Juli 2026.
Peta Risiko di NTB
Secara nasional, wilayah Pulau Jawa masih mendominasi akumulasi kasus kekeringan. Jawa Tengah memimpin frekuensi kasus terbanyak dengan 31 kejadian di 22 kabupaten/kota.
Kemudian Jawa Barat menyusul dengan 19 kejadian di 13 kabupaten/kota. Selanjutnya, Jawa Timur yang mencatatkan 10 kejadian di 15 kabupaten/kota.
Sementara di wilayah Nusa Tenggara, NTB menorehkan dampak luas dengan mencatatkan enam kejadian bencana yang menjangkau enam kabupaten/kota sekaligus.
Peta bencana BNPB menunjukkan kekeringan di NTB menerjang enam kabupaten/kota. Wilayah terdampak tersebar dari Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa. Kedua kawasan yang secara geografis kerap mengalami penurunan curah hujan drastis saat kemarau mencapai puncaknya.
Memasuki akhir Agustus 2026, kondisi kekeringan di NTB kian menekan pasokan air bersih bagi masyarakat. Wilayah-wilayah pemukiman dan kantong-kantong pertanian di Lombok Tengah, Lombok Timur, hingga Bima menjadi titik terparah. Mereka memerlukan penanganan darurat secara berkelanjutan.
Hal ini juga sempat disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB Sadimin, saat pemerintah meminta bantuan pusat untuk membangun sumur bor.
”Pemprov NTB meminta bantuan pemerintah pusat melalui BNPB untuk membangun 106 sumur bor. Terutama lokasi-lokasi yang mengalami krisis air bersih ekstrem,” katanya pada 25 Juli 2026.
Langkah Penanganan Darurat
Menghadapi krisis air baku yang kian membesar, BPBD kabupaten/kota di NTB bersama BNPB memfokuskan distribusi air bersih menggunakan puluhan armada tangki secara berkala ke wilayah-wilayah krisis.
Langkah taktis penanganan darurat ini terus berjalan guna memenuhi kebutuhan dasar harian warga.
Selain penyaluran air tangki, pemerintah daerah mengejar solusi jangka panjang.
Pembangunan sumur bor baru serta optimalisasi jaringan irigasi desa menjadi prioritas utama agar dampak kerugian pada sektor pertanian dapat ditekan semaksimal mungkin. (*)
