Mataram (NTBSatu) – NTB menempati posisi keenam sebagai provinsi paling sering terjadi bencana banjir di Indonesia pada pembuka tahun 2025.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat puluhan insiden luapan air menerjang kawasan pemukiman warga akibat tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur wilayah ini.
Data Geoportal Data Bencana Indonesia juga merekam seluruh insiden tersebut sepanjang periode 1 Januari hingga 6 Maret 2025. Selanjutnya, catatan ini menempatkan NTB ke dalam jajaran daerah dengan tingkat kerentanan bencana hidrometeorologi yang cukup tinggi di luar Pulau Jawa.
”Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan 26 insiden banjir,” tulis laporan GoodStats pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Tren Bencana Hidrometeorologi
Hujan deras yang turun berkepanjangan memicu luapan air sungai di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Kondisi cuaca ekstrem tersebut juga memperparah daya resap tanah di kawasan permukiman dan wilayah pertanian.
Secara nasional, otoritas mencatat total 405 kejadian banjir melanda berbagai kawasan di Tanah Air. Tiga provinsi di Pulau Jawa menduduki posisi teratas daerah langganan banjir, yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah yang masing-masing mengonfirmasi 47 kejadian, serta Jawa Timur dengan 46 kejadian.
NTB berada di urutan keenam secara nasional tepat di bawah Riau yang mencatat 32 kejadian dan Lampung dengan 27 kejadian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 turut memperkuat gambaran kerentanan wilayah ini.
BPS mencatat ancaman bencana alam harian di kabupaten dan kota se-NTB masih didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung.
Urgensi Mitigasi dan Tata Ruang
Tingginya frekuensi banjir di awal tahun mendorong pentingnya langkah taktis penanganan dari pemerintah daerah. Pembenahan saluran drainase serta optimalisasi sistem peringatan dini di tingkat lokal menjadi fokus utama untuk menekan potensi kerugian masyarakat.
”Lonjakan jumlah banjir ini menunjukkan perlunya mitigasi bencana yang lebih baik. Terutama di provinsi-provinsi yang menjadi langganan bencana setiap tahunnya,” lanjut GoodStats.
Selain mitigasi teknis, pengawasan tata ruang juga memegang peran sentral. Penataan alih fungsi lahan yang ketat dan peningkatan kesiapsiagaan warga menjadi kunci utama untuk mencegah bencana musiman ini berulang saat puncak musim hujan tiba. (*)
