Lombok TimurPemerintahan

Budidaya Lobster Lombok Timur Terkendala KJA hingga Benih

Lombok Timur (NTBSatu) – Budidaya lobster di Lombok Timur menyimpan potensi besar, namun pengembangannya masih terkendala minimnya sarana produksi. Nelayan pembudidaya masih kekurangan Keramba Jaring Apung (KJA), fasilitas penyimpanan dingin, benih, serta pakan.

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, mengungkap persoalan tersebut saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Instalasi Telong-Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kamis, 3 September 2026.

Haerul mengatakan, sebagian besar pembudidaya lobster di wilayahnya masih mengandalkan KJA sederhana. Kondisi itu membuat pengembangan budidaya belum mampu memberikan hasil maksimal bagi nelayan.

IKLAN

“Di samping KJA yang sederhana itu, juga mereka sangat-sangat kekurangan yang namanya freezer, tempat mereka menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya,” ujarnya, Kamis, 3 September 2026.

Menurutnya, persoalan tersebut terus muncul dari tahun ke tahun. Nelayan juga menghadapi keterbatasan benih yang menjadi kebutuhan utama dalam menjaga keberlanjutan budidaya lobster.

Kondisi itu menjadi perhatian karena nelayan Lombok Timur masih masuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Selain nelayan, Haerul menyebut buruh tani juga menghadapi persoalan ekonomi serupa.

IKLAN

Karena itu, dia berharap, kunjungan Komisi IV DPR RI dapat membuka jalan bagi pemerintah untuk menghadirkan bantuan. Sekaligus solusi bagi nelayan, khususnya masyarakat di wilayah selatan Lombok Timur.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan, pihaknya sengaja turun langsung untuk menyerap aspirasi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai usaha lobster.

Komisi IV ingin mendengar langsung persoalan nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya, pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya.

“Kami ingin menyerap aspirasi dan memperoleh masukan secara langsung,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Komisi IV akan membawa hasil kunjungan tersebut ke panitia kerja, sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya lobster nasional.

Persoalan Pengelolaan Lobster di Indonesia

Menurut Titiek, Indonesia menghadapi persoalan ganda dalam pengelolaan lobster. Penyelundupan BBL masih terjadi, sementara kemampuan budidaya dalam negeri belum optimal.

Harga BBL di luar negeri yang jauh lebih tinggi daripada harga dalam negeri turut mendorong praktik penyelundupan. Kondisi itu tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengurangi potensi manfaat ekonomi bagi nelayan.

Karena itu, Titiek ingin Indonesia mengubah posisi dari sekadar pemasok BBL menjadi produsen utama lobster hasil budidaya.

Namun, target tersebut membutuhkan pembenahan dari hulu hingga hilir. Titiek menyebut, keterbatasan teknologi, tingkat kelangsungan hidup lobster yang rendah, sarana prasarana, akses permodalan, hingga masa budidaya yang panjang masih menjadi tantangan.

“Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” tegasnya.

Menurut Titiek, pemerintah tidak bisa menjalankan percepatan budidaya lobster secara setengah-setengah. Setiap mata rantai harus saling terhubung agar pembudidaya mendapat kepastian sejak memperoleh benih hingga menjual hasil panen.

Dalam kunjungan tersebut, sejumlah nelayan juga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Mereka menyoroti keterbatasan akses modal, kebutuhan bantuan KJA, ketersediaan pakan, serta harga lobster yang masih fluktuatif.

Selain Komisi IV DPR RI dan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, kunjungan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Karantina Indonesia, Deputi Badan Pangan Nasional, serta jajaran direksi ID Food.

Titiek berharap, penguatan budidaya lobster dapat menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan devisa. Dia bahkan mendorong Indonesia tidak hanya mengejar swasembada beras, tetapi juga swasembada protein.

“Harapannya, Indonesia bisa menjadi penghasil lobster terbesar di dunia,” pungkasnya. (*)

Artikel Terkait