Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus mengebut penataan dan rekonstruksi Desa Adat Sade, Lombok Tengah pascabencana beberapa waktu lalu.
Penataan kawasan budaya ini berfokus untuk memulihkan roda perekonomian warga lokal sekaligus menyambut gelombang wisatawan jelang perhelatan MotoGP Mandalika 2026.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, H. Lalu Moh. Faozal mengatakan, penyusunan master plan atau rencana utama penataan kawasan Desa Adat Sade telah memasuki tahap akhir.
Pemprov NTB menggandeng tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram) untuk menggarap perancangan desain fisik kawasan secara ketat.
“Fokus utama kami adalah mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat Sade terlebih dahulu. Kami menyelesaikan master plan sesegera mungkin secara utuh. Baik untuk fasilitas umum maupun sarana usaha warga. Sehingga pusat tenun dan art shop sudah bisa beroperasi saat ajang MotoGP berlangsung,” ujar Faozal, Selasa, 8 September 2026.
Faozal menjelaskan, Pemprov NTB tidak membebankan proses rekonstruksi Desa Sade pada anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) daerah. Pemerintah memilih mengusung skema pendanaan kolaboratif melalui Coorporate Social Responsibility (CSR) dan donasi terpusat di Bank NTB Syariah.
Melalui skema ini, berbagai sarana publik dan fasilitas penunjang ekonomi dapat terbangun tanpa membebani kas daerah. Sejumlah pembangunan vital bahkan telah mengantongi pihak pengampu masing-masing.
“Kami tidak menggunakan dana BTT. Sistemnya keroyokan melalui donasi dan CSR swasta yang tertampung dalam rekening khusus Bank NTB Syariah. Miim Foundation membangun masjid secara penuh, PT Otsuka menggarap museum, Bluebird beserta donatur lain menanggung sekenem. Sedangkan Dharma Lautan Utama membangun fasilitas toilet. Masuknya bantuan fisik ini memangkas estimasi kebutuhan awal Rp30 miliar secara signifikan,” jelasnya.
Opsi Relokasi Sementara dan Mitigasi Bencana
Sebagai langkah penanganan jangka pendek, Pemprov NTB menyiapkan opsi relokasi sementara bagi warga yang terdampak penataan kawasan. Pemerintah meningkatkan kualitas 40 unit rumah di depan posko setempat agar layak huni selama rekonstruksi kawasan inti Sade berjalan.
Selain hunian fisik, perancangan ulang kawasan ini juga menekankan aspek keselamatan bangunan dari potensi bencana di masa depan.
“Selain menyiapkan 40 unit rumah relokasi, desain baru Desa Sade hasil rancangan Universitas Mataram juga memperhitungkan mitigasi bencana secara matang. Langkah ini mencakup keamanan instalasi listrik hingga penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) di tiap hunian,” tambah Faozal.
Pemprov NTB memastikan, seluruh bangunan serta fasilitas hasil hibah CSR nantinya diserahterimakan kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat setempat. Faozal menegaskan bahwa penataan ini tidak akan mengubah hak kepemilikan maupun penguasaan kawasan oleh pihak luar.
Pemerintah daerah hanya berperan memfasilitasi penataan fisik dan meningkatkan kapasitas SDM lokal agar masyarakat siap mengelola desa adatnya kembali.
“Tidak ada pihak luar atau pemerintah yang memiliki Desa Sade, kawasan ini sepenuhnya milik masyarakat Sade. Kami akan menyerahkan seluruh fasilitas hasil hibah CSR kembali ke warga. Masyarakat setempat akan mengelola kawasan seperti semula, dan kami akan melatih serta mengkurasi ulang para pemandu wisata lokal agar siap menunjang tampilan baru Desa Sade,” tutur Faozal. (Japriani)
