Lombok Tengah (NTBSatu) – International Budget Partnership (IBP), organisasi internasional yang mendorong transparansi anggaran sekaligus peningkatan kualitas layanan publik, menilai Puskesmas Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, mampu menghadirkan layanan kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas melalui berbagai perubahan sederhana.
Direktur Global IBP, Ana Patricia Munoz, bersama Country Director IBP Indonesia, Yuna Farhan, menyampaikan penilaian tersebut saat mengunjungi Puskesmas Puyung, Jumat, 17 Juli 2026.
Kunjungan itu menjadi bagian dari pemantauan program pendampingan layanan kesehatan inklusif yang Koalisi PRIMA, FITRA NTB, dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB jalankan di Puskesmas Puyung.
Perubahan Sederhana, Dampaknya Besar
Yuna mengatakan, berbagai penyesuaian di Puskesmas Puyung membuktikan pelayanan inklusif tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Menurutnya, perubahan kecil justru memberi manfaat besar bagi penyandang disabilitas.
“Perubahan kecil apa pun sangat berarti. Mungkin bagi kita terlihat sederhana, tetapi bagi teman-teman penyandang disabilitas manfaatnya sangat besar,” ujarnya.
IBP akan membawa pengalaman Puskesmas Puyung bersama hasil pendampingan di delapan wilayah lain sebagai bahan advokasi kepada Kementerian Kesehatan. Organisasi tersebut berharap praktik baik itu menjadi acuan penyusunan kebijakan layanan kesehatan yang lebih inklusif di tingkat nasional.
“Kami ingin memastikan perubahan tidak hanya terjadi di Puskesmas yang kami dampingi, tetapi juga bisa diterapkan secara nasional,” katanya.
Menurut Yuna, fasilitas publik yang mudah diakses bukan hanya menjadi kebutuhan penyandang disabilitas. Setiap orang berpotensi mengalami keterbatasan fisik sehingga pemerintah perlu merancang pelayanan publik agar dapat menjangkau semua kalangan.
Masih Perlu Masukan
Camat Jonggat, Lale Anys Fajriani, mengakui pemerintah masih kerap luput melihat kebutuhan penyandang disabilitas. Karena itu, masukan dari organisasi masyarakat sipil menjadi penting untuk memperbaiki pelayanan publik.
Ia mengapresiasi pendampingan FITRA NTB dan HWDI NTB yang selama ini aktif menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah.
“Sebagai pelayan masyarakat, kadang kami lupa. Peran NGO sangat penting agar kami lebih peduli terhadap penyandang disabilitas maupun kelompok berkebutuhan khusus,” ujarnya.
Menurut Lale, Kantor Camat Jonggat telah menambah sejumlah fasilitas pendukung, mulai dari akses permanen bagi pengguna kursi roda, handrail untuk lansia, hingga ruang tunggu anak bebas asap rokok. Namun, pemerintah kecamatan masih menyesuaikan fasilitas secara bertahap karena hanya berstatus sebagai pengguna gedung.
Benahi Fasilitas hingga Latih Tenaga Kesehatan
Kepala Puskesmas Puyung, Eka Susilawati, mengatakan pendampingan FITRA NTB dan HWDI NTB membantu pihaknya mengenali berbagai kebutuhan penyandang disabilitas yang sebelumnya luput dari perhatian.
Puskesmas Puyung kemudian menyesuaikan kemiringan ramp, memasang handrail, mengganti keran air agar penggunaannya lebih mudah, serta membekali tenaga kesehatan dengan pelatihan komunikasi, termasuk bahasa isyarat dasar.
“Kalau tidak diingatkan, kadang kami memang lupa. Pendampingan dari HWDI dan FITRA sangat membantu kami mengetahui apa saja yang perlu kami perbaiki,” katanya.
Selain memberikan layanan di puskesmas, tenaga kesehatan juga menjangkau kelompok rentan melalui 12 Posyandu yang tersebar di seluruh wilayah kerja Puskesmas Puyung. Eka berharap pemerintah segera menyetujui usulan peningkatan fasilitas sehingga layanan kesehatan inklusif di Puskesmas Puyung semakin optimal.(*)
